ASN Digaji Negara dari Hasil Keringat Rakyat untuk Melayani Rakyat

Pakpak Bharat | mediaberantaskriminal.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor berpendapat bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji negara dari hasil keringat rakyat untuk melayani rakyat. Untuk itu, ia meminta seluruh ASN khususnya di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat, wajib meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat, maka para ASN harus Disiplin. Sebab Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat.

Hal ini juga telah dinyatakan Bupati Pakpak Bharat, dalam pidato Apel perdana dan ditindak lanjuti dalam surat edaran Bupati Pakpak tentang penegakan ketentuan dan sanksi disiplin ASN.

Terkait hukuman push up yang diberikan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor terhadap sejumlah ASN di salah satu OPD saat melakukan sidak yang beredar di media sosial dan media online, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, Senin (22/03/2021) menjelaskan bahwa, sebagai kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat, sejak awal dirinya sudah mengajak seluruh ASN di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat untuk disiplin dan serius dalam bekerja guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati Pakpak Bharat, disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“ASN digaji oleh negara dari hasil keringat rakyat untuk melayani rakyat. Saya selaku pejabat pembina kepegawaian Pakpak Bharat punya otoritas membina para ASN termasuk pembinaan disiplin para ASN,” jelasnya.

Bupati mengaku jika yang dihukum dengan push up adalah oknum ASN yang ditemukan dan mengakui masih nongkrong di warung saat jam kerja.

“Ini pembelajaran untuk seluruh ASN. Saya bisa saja mengusulkan peringatan secara administratif untuk ASN dan kepala dinasnya. Jadi kesimpulannya saya selaku kepala daerah, ingin menegakkan kedisiplinan di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Sartono Padang, Senin (22/03/2021) menanggapi jika sanksi tersebut masih dalam hal kewajaran yang diberikan pimpinan kepada anggota yang tidak taat pada aturan dan itu bisa masuk dalam kategori sanksi secara lisan.

“Itukan olah raga, bukan perlakuan kontak fisik. mungkin didaerah lain hal yang sama juga pernah dilakukan oleh pimpinan seperti push up, cabut rumput, orang yang terlambat dipisahkan dengan barisan yang tidak terlambat dan lain sebagainya,” kata Sartono Padang.

Reporter: Alferin Padang
Editor: Hermanto

 

46 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *