Menteri KKP RI Menyebutkan, “Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan Jorok, Bau dan Kumuh

Belawan – Media Berantas Kriminal | Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono ke Samudra Gabion Belawan untuk meninjau langsung kondisi perikanan gabion Belawan yang carut marut di karenakan tidak adanya pembangunan selama enam tahun terakhir ini, sehingga pelabuhan perikanan di Belawan telihat tampak jelek, jorok dan kumuh.

Tidak seperti halnya dengan pelabuhan perikanan yang lain yang ada di Indonesia, kesan nya pelabuhan perikanan samudera (PPS) Belawan tampak kumuh, demikian yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono ketika berkunjung ke pelabuhan perikanan samudera Gabion Belawan (PPS), Kamis (26/0/2023) sore.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dari enam pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia salah satunya yang paling kumuh jorok dan paling jelek adalah pelabuhan perikanan samudera Gabion Belawan,” ucap Menteri KKP RI.

“Lihat saja kondisi pelabuhan Belawan ini, Bauk dan tidak tertata kondisinya tidak seperti pelabuhan perikanan yang lain di Indonesia yang terlihat rapi, tapi yang paling parah dan tidak terawat adalah pelabuhan perikanan gabion Belawan,” beber Sakti Wahyu Trenggono.

Terkait hal tersebut, kata Trenggono Kementrian kelautan dan perikanan (KKP) segera akan menganggarkan dana sebesar Rp 400 sampai Rp 500 Miliar guna untuk membangun pelabuhan perikan samudra Gabion Belawan (PPSB) yang bersumber dari APBN dan pinjaman dari negara Francis,” ungkapnya.

Seharusnya kita mau pembangunannya sudah terlaksana tahun yang lalu tapi di karenakan ada kendala sehingga tertunda mudah mudahan semoga di tahun ini pembangunannya dapat terlaksana,” ujar Trenggono ketika di tanya awak media ini.
Tentang di terapkan nya penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen terhadap penangkap ikan terukur, Menteri KKP RI Trenggono menjelaskan “pembahasannya sudah melalui beberapa kali pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan instansi terkait serta para Nelayan,” ucapnya.

Selanjutnya semua dana yang di hasilkan dari BNPB atas penangkapan ikan terukur itu segera akan di kembalikan kembali untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan yang enam hingga tujuh tahun karena belakangngan ini tidak ada pembangunan,” tuturnya.

Kunjungan perdana ini, Menteri KKP RI menyempatkan diri meninjau langsung kondisi pelabuhan perikanan samudera (PPS) Belawan sambil berjalan kaki dan berbincang dengan para pejabat terkait di antaranya Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon SH MH, kepala PPS Belawan Asep Saifullah kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Ir Asupan Sofian MM Ketua HNSI Sumut Zulfahri Siagian Kepala kerantina ikan Kepala PSDKP dan para pejabat lainnya.

Di tempat terpisah Ormas Persaudaraan Masyarakat Belawan Maju (PERMABEM) yang di sampaikan oleh Majelis Dewan pendiri Heriato Laut dan di dampingi wakil ketua Tedy Pardede meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bertindak lebih proaktif lagi mengingat banyak nelayan tradisional yang terabaikan oleh aparat instansi terkait di lingkungan kerja pelabuhan perikanan samudera Gabion Belawan,” beber Herianto Laut.

“Soal penyaluran BBM solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran dan persoalan pukat katrol atau pukat harimau sampai sekarang masih beroperasi, sementara kita semua tau kalau pukat trol atau pukat harimau sangat merusak dan penghancur ekosistim dan habitat laut,” ucap Herianto Laut.

Akibatnya terdampak pada nelayan tradisional, namun sampai sekarang belum ada tindakan tegas yang di ambil oleh aparat, instansi terkait di lingkungan kerja KKP,” lanjutnya.

“Walaupun kita tau pukat trol atau pukat harimau sudah di larang begitu juga soal ukuran kapal dan GT di duga ukurannya sudah di manipulasi yang kecil di perbesar dan yang besar di perkecil,” ucap Herianto mengakhiri.

Reporter : Bambang Hermanto
Editor : Hery

About Author

Pimpinan Redaksi

See author's posts