Massa yang Tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum (FPPKH), Gelar Unjukrasa di Depan Mapolres Dairi

DAIRI (mediaberantaskriminal.com) – Pengunjukrasa yang terdiri dari gabungan Ikatan Pemuda Karya (IPK), KNPI, GMNI, HMI, PMII, IPNU dan Pemuda Muhammadiyah itu menilai penegakan hukum di Dairi tebang pilih, mandek dan bobrok, terlebih dalam penanganan kasus.

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum (FPPKH), berunjuk rasa di depan Mapolres Dairi, Sumatera Utara, Senin (13/04/2026).

Mereka meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta mencopot Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Kasat Narkoba Iptu Marlon Dobik Hutapea dan Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan.

Pantauan media poskotasumut.id orator aksi bergantian menyampaikan orasinya. Mereka, Abdi Manullang, Robinson Simbolon, Mansai Siregar, Firman Lingga, Andi Silalahi.

“Kami menduga ada persekongkolan oknum terhadap orang-orang yang menjadi mafia narkoba. Kami minta pengungkapan kasus narkoba harus sampai ke bandarnya. Pemakai, bukan bandar,” kata Abdi Manullang.

Mandeknya proses hukum bukan hanya sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator kuat adanya dugaan lemahnya profesionalitas, integritas, bahkan potensi praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, antara lain:

1. Mendesak reformasi birokrasi di Polres Dairi dalam penegakan hukum.
2. Mengusut tuntas dugaan praktik jual beli hukum.
3. Menyoroti keberadaan DPO yang dinilai belum efektif.
4. Menuntut penghentian dugaan persekongkolan antara bandar narkoba dan aparat.
5. Mendesak penghentian praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.
6. Menyatakan kondisi darurat sosial terkait penegakan hukum di Dairi.
7. Mengkritisi lambannya penanganan perkara di Satreskrim Polres Dairi.

Aksi tersebut juga mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012.

Massa menegaskan, demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Mereka berharap aparat segera melakukan pembenahan guna mengembalikan kepercayaan publik.

“Kami menolak diam, kami menolak ketidakadilan. Hukum harus ditegakkan, bukan dipermainkan,” tegas massa aksi.

Reporter: Muliadi Siboro
Editor: HER/red

About Author

Pimpinan Redaksi

See author's posts