Sorotan Baru Bandar Siantar: Dugaan Dominasi Kerabat Pangulu di Posisi Strategis Kian Dipertanyakan

SIMALUNGUN, mediaberantaskriminal.com – Polemik tata kelola pemerintahan Nagori Bandar Siantar, Kecamatan Dolok Malela, Kabupaten Simalungun, memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya sorotan mengarah pada dugaan kejanggalan pengelolaan penyertaan modal dan BUMNag, kini muncul informasi mengenai dugaan dominasi kerabat Pangulu dalam sejumlah posisi strategis pemerintahan nagori dan kelembagaan desa.

Informasi tersebut disampaikan warga bermarga Damanik kepada kru SemiMedia.

Menurut Damanik, sejumlah posisi penting di Nagori Bandar Siantar disebut ditempati orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan Pangulu.

Di antaranya, Bendahara Nagori, Sekretaris Nagori, dan salah seorang Kaur Nagori disebut merupakan keponakan kandung Pangulu.

Kemudian, Ketua LPM disebut merupakan abang kandung Pangulu.

Tidak berhenti di struktur pemerintahan nagori, Damanik juga menyebut Bendahara BUMNag yang baru merupakan adik ipar Pangulu.

Jika informasi tersebut benar, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses pengangkatan, independensi, serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan Nagori Bandar Siantar.

Sebab, posisi-posisi tersebut bukan sekadar jabatan administratif.

Mereka memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan pemerintahan, administrasi, keuangan nagori, kelembagaan masyarakat, hingga aktivitas BUMNag.

Pertanyaannya kemudian:

Apakah proses pengangkatan seluruh perangkat tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku?

Apakah terdapat proses seleksi atau pertimbangan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui dokumen?

Dan yang paling penting:

Apakah hubungan keluarga tersebut berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran?

Kru SemiMedia menegaskan, hubungan keluarga dengan Pangulu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.

Namun, ketika sejumlah kerabat disebut berada pada posisi strategis sekaligus memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kelembagaan nagori, maka kondisi tersebut layak diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Sorotan ini menjadi semakin relevan karena sebelumnya SemiMedia tengah menelusuri dugaan kejanggalan penyertaan modal BUMNag tahun 2025.

Terdapat perbedaan informasi mengenai nilai penyertaan modal, termasuk angka sekitar Rp174 juta yang muncul dalam data, sementara Direktur BUMNag sebelumnya menyebut dana penyertaan modal yang diterimanya sekitar Rp40 juta, ditambah sisa kas lama sekitar Rp63 juta.

Kini muncul pula informasi mengenai struktur orang-orang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Pangulu.

Apakah kedua persoalan ini memiliki keterkaitan?

Pertanyaan tersebut tentu tidak boleh dijawab dengan asumsi.

Yang diperlukan adalah dokumen dan pemeriksaan.

Karena itu, SemiMedia mendorong Inspektorat Kabupaten Simalungun tidak hanya memeriksa aspek penggunaan anggaran BUMNag, tetapi juga menelusuri proses pengangkatan perangkat Nagori Bandar Siantar, dasar hukum pengangkatan, dokumen administrasi, struktur kelembagaan, serta potensi konflik kepentingan apabila hubungan keluarga tersebut benar adanya.

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih juga diharapkan memastikan tata kelola pemerintahan nagori berjalan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pemerintahan nagori bukan milik kelompok tertentu.

Jabatan publik bukan pula ruang untuk membangun lingkaran kekuasaan keluarga.

Namun sekali lagi, seluruh informasi mengenai hubungan keluarga tersebut masih merupakan keterangan warga yang perlu diverifikasi.

SemiMedia membuka ruang bagi Pangulu Nagori Bandar Siantar maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen yang dapat menjelaskan proses pengangkatan masing-masing pejabat.

Publik kini menunggu jawaban sederhana:

Siapa yang mengangkat? Apa dasar pengangkatannya? Bagaimana prosesnya? Dan apakah seluruhnya telah sesuai aturan?

Sebab dalam pemerintahan yang sehat, yang harus dibangun bukan pemerintahan keluarga, melainkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Dan ketika kepercayaan publik mulai dipertanyakan, satu-satunya cara menjawabnya adalah transparansi dan pemeriksaan yang terbuka.

Reporter: Poltak Simanjuntak
Editor: Her/red

 

 

About Author