Gabungan Aktivis Geruduk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ada apa...???

Gabungan Aktivis Geruduk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ada apa…???

JAMBI, Media Berantas Kriminal – Berdasarkan kan hasil pantauan media berantas kriminal dan korupsi provinsi Jambi terkait kegiatan Kemdikbud RI , Yang mana pada perekrutan dan penerimaan peserta Didik baru. Atau yang biasa di kenal dengan sebutan PPDB. Yang biasa di laksanakan setiap tahun nya di berbagai provinsi dalam kawasan Negara kesatuan republik Indonesia ( NKRI). Sungguh sangat memperihatinkan, pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2027 (PPDB) khususnya di provinsi Jambi banyak terjadi dugaan kecurangan.

Menurut dari beberapa sumber wali murid, (R) Mengatakan kepada media berantas kriminal dan korupsi Jambi bahwa” penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan mengunakan aplikasi online atau secara online diduga rawan akan tindak pidana korupsi dan penuh dengan praktek-praktek dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta Didik baru di tingkat SMAN/SMKN kota jambi.

Menanggapi hal tersebut , beberapa aktivis Dan pengiat yang biasa mengadakan aksi UNRAS di provinsi Jambi, pada Hari Sabtu 29 Juni 2024.

Menyoroti seluruh sekolah SMAN di dalam kota Jambi. Yang tergolong berkualitas (favorit) dalam kota Jambi.

Menurut Amir Akbar yang juga selaku ketua perkumpulan akomodasi rakyat miskin (AKRAM) dan kawan-kawan menyampaikan dalam orasi nya yang di gelar pada hari jumaat 28 Juni 2024 di di depan gedung diknas provinsi mengatakan sistem penerimaan peserta Didik baru di tingkat SMAN dan SMKN dalam kota Jambi , yang di selenggarakan Kemendikbud RI.

setiap tahun nya..! Khususnya di provinsi Jambi ini sudah sangat bobrok . Hal ini terlihat dari ada salah satu, anak yatim-piatu yang ingin masuk ke salah satu sekolah. Yang nota bene nya ,anak tersebut tinggal di zona lokasi sekolah tersebut , bahkan di samping pagar sekolah tersebut , TIDAK DAPAT BERSEKOLAH di sekolah SMAN TERSEBUT. yang beralamat dalam kelurahan tambak Sari kecamatan Jambi Selatan kota Jambi. dengan alasan tidak masuk zona.

Sampai untuk Rassa di gelar usai pihak diknas propinsi Jambi dan jajarannya tidak satu pun perwakilan dari pihak diknas provinsi Jambi atau pun dari pihak Pemda provinsi yang dapat memberikan jawaban terkait sistem penerimaan peserta Didik baru tahun 2024 /2027 yang di selenggarakan setiap tahun nya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia.(Kemendikbud RI).

Hal ini sungguh sangat bertolak belakang dengan program pemerintah pusat (presiden RI) tentang pendidikan gratis . Yang di wacanakan dalam program wajar 9 tahun gratis. Betapa tidak gedung pendidikan, (sekolah ) yang di bangun dan di biayai dengan sumber keuangan negara. Yang di peroleh dengan memungut pajak dari masyarakat baik pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) pajak penghasilan, pajak restribusi daerah tersebut di duga tidak dapat di nikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ekonomi nya di bawah rata- rata.

Untuk itu para aktivis dan pengiat yang biasa menyuarakan setiap persoalan dugaan kasus -kasus korupsi , berkomitmen dan bersepakat .Akan selalu mengawasi , memantau dan memonitoring setiap jumlah murid /siswa perlokal .Di sekolah-sekolah SMAN dan SMKN pavorit dalam kota Jambi. Ujar Ardiansyah (ajo).

Reporter : Junaidi
Editor : Hengky