Padang Lawas, mediaberantaskriminal.com – Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Padang Lawas dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan krisis air bersih di sejumlah desa, khususnya di Kecamatan Barumun Selatan. Kondisi ini mulai berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.
Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Pagur Satio, yang ironisnya merupakan salah satu jalur lintasan pipa air milik Perusahaan Air Minum (PAM) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Namun, aliran air dari pipa tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekitar.
Menurut informasi warga, pipa air tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Kami berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi kami. Sudah hampir empat bulan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Aliran sungai yang biasa dipakai warga sudah kering, sementara pipa air pemerintah melintas di desa kami,” ujar salah seorang warga Desa Pagur Satio, Senin (13/10/2025).
Hingga kini, belum terlihat adanya upaya nyata dari pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten dalam menangani krisis air bersih tersebut. Warga berharap agar pipa air PAM yang melintasi Desa Pagur Satio dan beberapa desa lain dapat segera difungsikan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami berharap Pemkab Padang Lawas memberikan perhatian penuh terhadap situasi ini — memastikan distribusi air bersih sampai ke wilayah terdampak dan mengoptimalkan infrastruktur air yang sudah ada,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, praktisi hukum asal Desa Pagur Satio, Anwar Saleh Hasibuan, S.H., M.H., CPLA, yang saat ini berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan tanggapan serius.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menjadikan permasalahan ini sebagai atensi khusus dan prioritas dalam agenda kerja Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi hampir seluruh desa di Kecamatan Barumun Selatan mendukung penuh dan memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kini menjabat,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Parhan Hasibuan, S.H., praktisi hukum asal Padang Lawas yang juga berdomisili di Riau.
“Seharusnya Pemkab Padang Lawas peka terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah jangan hanya bergerak saat ada laporan atau keluhan saja. Saatnya pemerintah menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar janji atau agenda kerja di atas kertas,” tegas Parhan.
“Selain itu, Pemkab juga harus menggandeng para kepala desa untuk menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan hanya menunggu perintah dari atas.
Krisis air di Kecamatan Barumun Selatan ini menjadi ujian nyata bagi kepedulian dan tanggung jawab Pemkab Padang Lawas terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya. Jika tak segera ditangani, akibat kekeringan yang semakin meluas dikhawatirkan akan berdampak ke sektor lain seperti sosial dan ekonomi tutup parhan.
Reporter : Riaman
Editor : Hengky


More Stories
Wabup Labura Ajak KORPRI dan ASN Tingkatkan Adaptasi Teknologi pada HUT ke-54
Wabup Labura Salurkan BLTS kepada 15.817 Warga di Kantor Pos Aek Kanopan
Muscab ke-VI, Sekaligus Melantik Kepengurusan 14 Kecamatan, DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kabupaten Tanah Datar Periode 2025-2028