LABURA | mediaberantaskriminal.com —Videotron di Alun-alun Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Fasilitas yang menelan anggaran sekitar Rp2,1 miliar itu sebelumnya sempat rusak dan disebut telah diperbaiki vendor. Namun pada Senin (14/9/26), videotron kembali tidak menyala.
Konfirmasi ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Labura, Humotna Tumpal Maju Silaban, S.T., M.Si., menyebut videotron sengaja dimatikan untuk menghemat biaya listrik.
“Itu terkait efisiensi anggaran biaya listrik, sengaja dimatikan Jam 21:00, lalu dihidupkan kembali sore pukul 17.00 WIB,” ujarnya melalui WhatsApp.
Namun, saat dicek sekitar pukul 17.00 WIB videotron belum terlihat menyala dan fasilitas itu baru tampak aktif sekitar pukul 18.00 WIB.
Perbedaan antara jadwal yang disampaikan dan kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan baru tentang kejelasan jadwal dan mekanisme pengelolaan aset publik tersebut. Siapa yang bertanggung jawab pengoperasian videotron dan apakah tersedia SOP yang jelas.
Biaya Operasional Dipertanyakan
Jika videotron senilai Rp2,1 miliar harus dibatasi penggunaannya karena biaya listrik, publik berhak mempertanyakan perencanaan pengadaannya.
Sebab, pengadaan aset tidak hanya mencakup biaya pembangunan, tetapi juga operasional, pemeliharaan, perbaikan dan listriknya. Seluruh kebutuhan itu semestinya dihitung sejak awal.
Kadis Kominfo juga menyatakan tidak terlibat dalam proses pengadaan videotron tersebut,dan itu dikerjakan sebelum dirinya menjabat. “Terkait itu belum masa saya Pak. Saya baru satu bulan,” katanya.
Namun, persoalan saat ini bukan hanya siapa yang mengadakan, melainkan siapa yang memastikan aset tersebut berfungsi optimal setelah dibangun.
Jangan sampai pemerintah mampu menggelontorkan Rp2,1 miliar untuk membangun aset, tetapi kesulitan membiayai fasilitas listriknya agar aset tersebut tetap berfungsi optimal.
Publik berhak tahu: ini benar karena efisiensi, dan sejauh mana perencanaan aset senilai miliaran rupiah itu tentang biaya operasional dan listrtnya, atau sejak awal Pemkab Labura belum menghitung biayanya secara utuh?
Ket,foto : Garansi perbaikan oleh vendor, 01/09/26
dsp | MBK
About Author
More Stories
Lomba Menulis Aksara Batak, Melestarikan dan Menjaga Warisan Leluhur
Wali Kota Tebing Tinggi Dukung Ajang SPEED GRASSTRACK 2026: Ajang Salurkan Bakat dan Tekan Balap Liar
Program PTSL Mudahkan Warga Peroleh Sertifikat Hak Atas Tanah