SERUMPUN MAHASISWA SUMATERA UTARA (SEMASUM) KEMBALI LAKUKAN AKSI DI DEPAN KEJATISU

AKSI DEMO “DUGAAN MARK UP DAN KORUPSI BIMTEK TAHUN 2022 PADA DINAS PMD KABUPATEN LANGKAT”

 

 

 

Medan, Mediaberantaskriminal.com – Puluhan Mahasiswa Sumatera Utara (SEMASUM) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan Jenderal Besar A.H.Nasution No. 1 C, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, pada16/02/23, SEMASUM meminta untuk melakukan pengusutan secara tuntas dugaan adanya mark-up dan korupsi yang menurut mereka (Mahasiswa-red) diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat.

Ketua umum Serumpun Mahasiswa Sumatera Utara, Mhd. Bahri Siregar menyampaikan, dalam orasinya “Aksi kami hari ini adalah bagian dari upaya kami mendukung Kejatisu untuk mengawasi berjalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan” kata Bahri.

Kemudian ditambahkan lagi “jika aksi kami hari ini tidak di tanggapin oleh pihak kejatisu, kami akan melakukan aksi lanjutan jilid II dan dengan dukungan teman-teman anti korupsi lain nya, tidak menutup kemungkinan dalam aksi lanjutan kami akan lebih banyak mengangkat kasus yang ada pada Dinas PMD Kabupaten Langkat”, ujar bahri siregar

Saat ditanya awak media besar jumlah anggaran yang diduga adanya mark up dan korupsi tersebut beliau menyampaikan “Adapun dugaan mark up dan korupsi tersebut adalah merupakan Anggaran Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Langkat Tahun 2022 pada hari minggu s/d rabu 28 Agustus-31 Agustus 2022 bertempat di Hotel Danau Toba Medan.
Maka kami menduga dalam kegiatan ini mengacu adanya indikasi korupsi dan mark up yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

 

 

ini bentuk konsistensi kita, untuk membumi hanguskan korupsi di Kabupaten Langkat, jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas”, ujar Mhd. Bahri siregar dengan nada cukup tinggi.

Massa aksi juga meminta dan mendesak Bupati Kabupaten Langkat untuk mengevaluasi dan bila perlu segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Langkat, apabila dalam hal ini Bupati tidak mengindahkan, maka patut kita menduga adanya main mata Bupati dengan kadis PMD.

Bahkan kata Bahri Siregar, mereka mengkonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat tidak ada tanggapan, lantas memblokir nomor WhatsApp ketua SEMASUM tersebut.

“Saya sudah hubungi kepala dinas PMD Langkat yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan dan nomor WhatsApp saya di blok, ini menunjukkan ketidak terbukaan Kepala Dinas kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan menutupi,” pungkas Mhd. Bahri siregar, mengakhiri.

(Liputan: Das, Alex, Tim-Red)

About Author