Sekadau, Kalbar – mediaberantaskriminal.com | Selasa 12 Agustus, Sungai Sekadau Kalimantan Barat menjerit! Keramba warga mati, ekosistem terancam, dan yang lebih parah, praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini diduga kuat dibekingi oleh oknum-oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum.
“Kami dari RAJAWALI tidak akan tinggal diam melihat kejahatan lingkungan dan jika perampasan hak masyarakat ini terus terjadi!” Ungkap Hadysa Prana Ketua Umum Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI).
Maraknya PETI di Desa Tembaga, Landau Apin, Kebau, Lembah Beringin, Landau Kumpai, hingga Koman dan Engkulun. Polres Sekadau memang sempat menangkap beberapa pekerja, tapi itu hanya menyentuh permukaan. “Para cukong dan oknum pelindung PETI ini masih bebas berkeliaran, seolah hukum tidak berlaku di Sekadau,” sambungnya.
Kami mendesak Pemda Sekadau, Kapolda Kalbar, dan Kapolri untuk segera turun tangan membersihkan praktik kotor ini. “Jangan biarkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat terus berlanjut,” tegas Hady.
Aspek Hukum:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
– Pasal 158: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (PETI) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
– Pasal 98: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara dan denda yang besar.
– Pasal 99: Jika pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu mengakibatkan orang luka atau sakit, atau menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang mati, ancaman pidananya lebih berat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
– Pasal 55 dan 56 KUHP dapat diterapkan untuk menjerat oknum yang terlibat dalam memfasilitasi atau melindungi kegiatan PETI. Mereka dapat dijerat sebagai pelaku turut serta atau membantu melakukan tindak pidana.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Semua pihak yang terlibat, termasuk oknum-oknum yang melindungi PETI, harus bertanggung jawab secara hokum,” pungkasnya mengakhiri.
Reporter : M. Supandi
Editor : Her/red


More Stories
Pengukuhan Pengurus dan Muskercab PKB Toba Periode 2026-2031 Digelar, dan Targetkan Enam Kursi pada Pemilu 2029, Masinton Sirait Tekankan Konsolidasi Kader
Ketua DPRD Toba Frans Hendrik Tambunan Pimpin Reses Masa Sidang Ketiga DPRD Dapil I Balige-Tampahan, Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Kabupaten Toba
PAD Alat Berat Kabupaten Toba Capai 70%, Penggunaan Diutamakan untuk Bantuan kepada Masyarakat