Terkait Ranperda Penyertaan Modal, Fraksi Gerindra Meminta Penjelasan Lengkap Kepada BUMD

Batu Bara – Media Berantas Kriminal | DPRD Batu Bara menggelar sidang paripurna tentang pandangan umum masing-masing fraksi atas 3 Ranperda, Selasa (09/05/2023) di gedung dewan di Limapuluh.

Sidang paripurna dibuka langsung Wakil Ketua I DPRD Batu Bara Ismar Khomri didampingi Wakil Ketua II Syafrizal, dihadiri Bupati yang diwakili Asisten III, Sekdakab diwakili Kabag Risalah, seluruh anggota dewan, para OPD dan unsur Forkopimda Batu Bara.

Dalam kesempatan ini, Amirtan selaku juru bicara Fraksi PDIP menyambut baik atas penyertaan modal PT Pembangunan Batra Jaya (PBJ) untuk meningkatkan kinerja sekaligus penguatan struktur modal sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD Batu Bara.

Terkait Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak, PDIP bahwa Ranperda ini sangat penting sebagai payung hukum untuk memenuhi semua hak dasar anak. Dan, PDIP juga mengapresiasi Pemkab Batu Bara yang telah menyusun Ranperda perubahan keempat atas perda nomor 7 tahun 2016, tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Batu Bara.

Fraksi PDIP berharap, Ranperda penambahan penyertaan modal PT Pembangunan Batra Berjaya, Ranperda Perlindungan Anak, Ranperda Tentang Perubahan keempat atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, agar segera ditindaklanjuti sehingga bisa ditetapkan sebagai Perda yang nantinya menjadi landasan hukum dalam menetapkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Batu Bara.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Rizky Aryetta S,ST,MSI, mengatakan, agar Ranperda perlindungan anak agar dilakukan sesuai mekanisme dengan membentuk panitia khuusus.

Sedangkan untuk Ranperda penyertaan modal ke BUMD PT Pembangunan Batra Berjaya harus mempedomani UU yang mengatur BUMD, yaitu Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017, tentang BUMD, Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah dan daerah dan permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Golkar berpandatangan, proses Ranperda ini harus dilengkapi rencana binsis ke depan dan profit yang diperoleh daerah.

Fraksi partai golkar menyarankan agar pembahasan ranperda perubahan ini dilakukan melalui alat kelengkapan dprd yang membidangi mengenai peraturan daerah yaitu bapemperda, mengingat ranperda perubahan ini hanya mengalami perubahan pada satu pasal.

Sementara Fraksi Gerindra, Ahmad Fahri Meliala, ST,meminta penjelasan secara lengkap terkait dengan penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya kami butuhkan agar penambahan penyertaan modal tersebut tepat sasaran dan jelas peruntukkannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Gerindra meminta kepada top management agar benar benar menyiapkan manajemen yang profesional sehingga penambahan penyertaan modal benar benar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah kita. satu hal yang harus kami ingatkan bahwa BUMD harus menjadi kebanggaan bagi pemerintah kabupaten batu bara.

SUPRAYITNO dari Fraksi PAN menegaskan penambahan penyertaan modal PT Pembangunan Batra Berjaya haruslah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar tujuan penambahan penyertaan modal benar-benar tercapai sesuai yang diharapkan, guna mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten Batu Bara.

Sedangkan Fraksi Demokrat melalui jubirnya Syahril Siahaan, SH, menegaskan, dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda untuk senantiasa memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara perda-perda yang ada.

Dengan demikian perubahan tersebut, benar-benar bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat, sehingga Ranperda tersebut aman dan nyaman bagi kita semua, dan sesungguhnya nota Ranperda yang disampaikan eksekutif harus direspon secara kritis, baik dari dimensi sosiologis maupun perspektif hukum dan undang-undang tertinggi negara republik indonesia.

Reporter : Boby Pratama Sinaga
Editor : Hengky

 

 

About Author