Tes Urine Mendadak, Tiga Personel di Lingkungan Polda Riau Dinyatakan Positif Narkoba

Pekanbaru, mediaberantaskriminal.com – Sebanyak tiga personel di lingkungan Kepolisian Daerah Riau dinyatakan positif narkotika dan obat-obatan terlarang berdasarkan hasil tes urine serentak yang digelar di tingkat polda dan polres jajaran, Senin (23/02/2023).

Kepala Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan bahwa di tingkat polda ditemukan satu personel yang hasil tes urine-nya mengandung zat metamfetamin.

Sementara di tingkat polres jajaran, dua personel lainnya dinyatakan positif, masing-masing berasal dari Polres Dumai dan Polres Pelalawan.

“Terhadap tiga personel yang dinyatakan urine positif mengandung zat metamfetamin akan didalami lebih lanjut,” kata Pandra di Pekanbaru.

Polda Riau memastikan seluruh proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pemeriksaan akan dilakukan melalui mekanisme Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) hingga pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Ia menjelaskan tes urine mendadak tersebut juga menjadi pesan tegas bahwa seluruh personel harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Ini juga menjadi langkah preventif sekaligus represif dalam menjaga profesionalisme serta mewujudkan institusi Polri,” ujarnya.

Tes urine dilakukan tanpa terkecuali, mulai dari kapolda, wakapolda, pejabat utama, kapolres, hingga seluruh personel di tingkat kepolisian sektor.

Langkah ini juga merupakan bentuk pengawasan berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri.

“Polda Riau tidak main-main dalam upaya pemberantasan narkoba, termasuk di internal. Ini adalah bukti bahwa pengawasan dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. Jika ada anggota yang terbukti melanggar, pasti akan diproses sesuai aturan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Pandra.

Reporter: M Amri
Editor: Her/red