Batu Bara | mediaberantaskriminal.com – Klaim mengklaim lahan di Pantai Sejarah Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara memasuki babak baru setelah gugatan 31 warga setempat didaftarkan ke PTUN Medan.
Kepala Bidang Hukum dan HAM BPI KPNPA RI Julpan Inskandar, SH yang juga Advokad dari Julpan Iskandar, SH dan Rekan lewat Whatsapp menjelaskan pendaftaran gugatan tersebut, Senin (18/01/2021).
“Hari ini kita sudah daftarkan gugatan 31 warga Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Perupuk perihal klaim Dinas Kehutanan Provsu atas lahan milik mereka di Pantai Sejarah,” tulis Julpan pada Whatsappnya.
Disebutkan Julpan, tahap awal pihaknya mohon penjelasan tertulis tentang alas hak (titel recht) atau landasan yuridis sebagai alasan pembesar, yang memberi kewenangan dan hak kepada Kelompok Tani Cinta Mangrove (KTCM) melakukan tindakan pemanfaatan, mengelola, dan menguasai bidang tanah darat di sepanjang Pantai Sejarah Dusun I dan II, Desa Perupuk Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
Dijelaskan Julpan, hari ini pihaknya juya mengantar surat korespondensi yuridis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut. Tujuannya untuk mengetahui adakah tindakan administrasi pemerintahan berupa pembuatan dan penerbitan Surat Keputusan Perizinan Kepada Kelompok Tani Cinta Mangrove (KTCM)
Sehingga membenarkan KTCM bertindak memanfaatkan, mengelola, dan menguasahi bidang Tanah Darat di sepanjang Pantai Sejarah Dusun 1 dan 2, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.
“Kita akan melakukan komplain terhadap instansi yang menerbitkan Surat Keputusan Administrasi Pemerintahan tsb. memenuhi due law Permari No. 6 Tahun 2018.
Selanjutnya Melakukan Gugatan PTUN Ke PTUN Medan untuk tindakan membatalkan Surat Keputusan Administrasi Pemerintahan tsb. Semua tergantung Para Pemberi Kuasa,” bebernya melalui Whatsapp ke Reporter mediaberantaskriminal.com.
Reporter: Staf07
Editor: Hermanto



More Stories
Monitoring Desa Binaan TP PKK, Asisten 1 Pemerintahan Toba Dampingi TP PKK Provinsi Sumatera Utara
Bupati Dairi Diwakili Wakil Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW Dairi Tahun 2026 – 2046
Tekan Risiko Kecelakaan Perlintasan Sebidang Kereta Api, Pemko Tebing Tinggi Siapkan Langkah Konkret