Medan – Media Berantas Kriminal | Maraknya aksi demo yang dilakukan mahasiswa beberapa minggu belakangan di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Sumatara Utara (Sumut), dinas di bidang pembangunan Inpraktuktur yang ada di Sumatera Utara. Para mahasiswa meminta kepada Polda Sumut dan Kajati untuk menghusut pelaksanaan proyek pembangunan di 11 Kabupaten dan kota.
Ketua Forum Jurnalis Pemprosu (FJP), Ali Nurdin menyikapi, Jum’at (04/11/2022) kemarin menanggapi terkait hal tersebut, mengatakan “Dinas BMBK yang seharusnya mesti melihat kinerja rekanan sebagai pelaksana proyek, sebagai sosial kontrol menilai bahwa dinas BMBK diduga dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak melihat ke lapangan sebagai pengawasan kepada rekanan,” ucapnya.
“Masyarakat berharap pembangunan di Sumatera Utara khususnya infrastruktur jalan dan yang lainnya di bawah Dinas BMBK sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) angagaran tersebut bersumber dari APBD,” sambung Ali Nurdin.
Mahasiswa melakukan aksi demo itu hal yang wajar kerena mereka sebagai kaum intektual menyoroti kenerja pemerintah,” ujar Ali dikomfirmasi terkait maraknya aksi demo di dinas BMBK.
Menurut Ketua Forum Jurnalis Pemprosu (FJP), Ali Nurdin, “Dinas BMBK Sumut mesti evaluasi rekanan pelaksana proyek dan konsultan juga menilai proyek tersebut, jangan lagi ada permainan, Gubernur bapak Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumatera Utara bermartabat yang setiap dinas di Sumatera Utara melaksanakan sesuai dengan pungsinya tidak bermain dalam angggaran,” tegas Ali Nurdin.
Ali menambahkan, Kami dari FJP sebagai wadah jurnalis yang ada di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara mamantau kenerja Dinas, berharap semua stakeholder dapat bekerja sama untuk mengujutkan Sumatara Utara yang bermartabat.
Sebelumnya, aksi demo di dinas BMBK menjadi sorotan, dalam kurang satu bulan dua kali mahasiswa dari berbagai elemen meminta kepada Kapoldasu dan Kajati untuk mengusut pelaksanaan proyek di beberapa kabupaten yang ada di sumatera Utara disinyalir pelasanaan proyek tersebut sarat dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Reporter : M Rais
Editor : Hery/Red
About Author
More Stories
SOROTAN TAJAM: Anggaran Perawatan Kantor Camat Dolok Pardamean Dipertanyakan, Lingkungan Kumuh, Program Ketahanan Pangan Disebut Gagal
Kantor Nagori Tertutup, Proyek Jalan Usaha Tani Rp103,4 Juta Kembali Disorot, DPMN Simalungun: Peralihan Anggaran Diperbolehkan Jika Melalui Musyawarah Desa
Orang Tua dan Komite Sekolah UPTD SD Negeri 2 Pardomuan Hutagaol Peatalun Berhasil Galang Dana untuk Pembelian Drumband, Sebesar Rp 21 Juta