Ketua LSM GPI Pakpak Bharat Minta Polisi Usut Dugaan Pemotongan SPPD Sebesar 30% di Kantor Satpol PP Pakpak Bharat

Pakpak Bharat | mediaberantaskriminal.com – Dugaan pemotongan SPPD dalam daerah yang dilakukan oleh Oknum Bendahara sebesar 30% dikantor Satpol PP Pakpak Bharat kini mencuat.

Informasi diperoleh, kejadian ini berawal saat salah seorang PNS (JB) yang bertugas di kantor satpol PP Pakpak Bharat, mengadakan Konfrensi Pers 5 Oktober 2020 lalu.

Dikatakan JB, beberapa hari lalu ia mendapat surat panggilan dari pengadilan negeri Medan untuk menghadiri sidang terkait kasus korupsi mantan kepela desa Mahala, kecamatan Tinada, sebagai saksi, dikarenakan pada saat kasus tersebut terkuak, JB masih bertugas di kantor camat Tinada, sebagai tim verifikasi dana desa.

“Saya membawa surat perintah tugas dari pimpinan saya di kantor ini, (maksudnya Kasat Pol PP) selama 3 hari, semua kegiatan saya selama di Medan saya laporkan ke kasat pol PP Pakpak Bharat.

Setibanya saya kembali dari Medan dan bertugas, saya menyerahkan SPPD saya kepada Bendahara, dengan maksud supaya di cairkan.

Namun, tiba-tiba Kasatpol PP mengatakan pak JB tidak bisa memakai SPPD karena anggaran SPPD dikantor ini sudah habis.

“Hal itulah yang menjadi pertanyaan saya saat konfrensi pers saat ini, bagaimana ceritanya saya ditugaskan resmi, tapi anggaran SPPD habis, padahal ini masih bulan Oktober , semenjak saya bertugas dikantor ini, baru kali ini lah saya melakukan perjalan dinas keluar daerah, padahal saya lahir, dan sudah dari dulu mengabdi di Kabupaten Pakpak Bharat ini, tetapi dengan seperti ini, terkesan saya tidak dihargai dikampung saya sendiri,” ungkap JB.

“Saya juga mempertanyakan mengapa setiap pencairan SPPD dalam daerah yang saya terima dipotong bendahara sampai besaran 30% , kalau saya tanya bendahara terkait tujuan pemotongan itu, jawabnya itu perintah pak Kasat Pol PP.

Ketua LSM Garda Peduli Indonesia Perwakilan Dairi Pakpak Bharat, Agus Padang angkat bicara dan menyoal kejadian ini. “Kita sangat menyayangkan dugaan pemotongan SPPD di instansi Pol PP Pakpak Bharat, seharusnya hal seperti sudah tidak ada lagi, jelas kita ketahui presiden dan penegak hukum sangat tidak mentolerir siapa pun yg melakukan tindak pidana korupsi, harus diusut tuntas.” Ujarnya.

Agus juga meminta dalam hal ini penegak hukum di Kabupaten Pakpak Bharat agar segera mengusut dugaan korupsi pemotongan SPPD sampai 30%. “Dan apabila terbukti telah melalulan pemotongan, Kasatpol PP bisa saja dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair dengan Pasal 3 Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.

Sementara hingga berita ini diturunkan melalui pesan WA Kasatpol PP hanya memberikan keterangan, “Itu kan tahun lalu pak kok diungkit lagi, tapi itupun hak anda sebagai pers terserah anda mau bawa Sampai kemana.” Ujar Kastro Manik dengan maksud yang tidak jelas dan terkesan menantang.

Reporter: Alferin Padang
Editor: Hermanto

44 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *