Miris…!!! Disomasi Kuasa Hukum Perusahaan, Para Janda Pensiunan PTPN 2 Berikuasa Ke LBH Medan Demi Mempertahankan Rumahnya

Medan | mediaberantaskriminal.com – “Kami masih ingin mempertahankan rumah yang sudah ditempati bertahun-tahun dan meminta pemerintah provinsi Sumatera Utara atau Gubernur hingga Menteri BUMN memberikan hak kami sebagai pensiunan,” harap Masidi  (pensiunan PTPN 2) mewakili menyuarakan aspirasi para janda pensiuanan PTPN 2, Senin (11/01/2021) kepada sejumlah awak media di Kantor LBH Medan.

Masidi bersama para istri pensiuan yang sudah menjanda ditinggal mati suaminya menjelaskan kepada awak media “Kami hadir ke LBH Medan ingin memberikan kuasa hukumnya ke LBH Medan, agar bisa mempertahankan rumah yang sudah puluhan tahun kami tempati,” ucap Misidi.

Pasalnya pihak PTPN 2 melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada 11 pensiunan agar mengkosongkan rumahnya dengan waktu 3 hari, lantas 11 pensiunan PTPN 2 memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Senin (11/1/2021) di Jalan Hindu, kota Medan untuk mempertahkan rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun.

Somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum PTPN 2 pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021 kemarin, atas dasar ini  lah 11 pensiunan memberikan kuasa penuh kepada LBH Medan untuk melakukan pembelahan hukum.

Kedatangan ke 11 pensiunan ini diterima oleh Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH dan Kepala Divisi LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, SH, M.Hum untuk menjalankan pembelaan hukum.

Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH dalam kesempatan ini mengatakan kepada sejumlah awak media di Kantor LBH Medan bahwa tiada peribahasa yang lebih tepat yang dirasakan oleh rakyat khususnya 11 (sebelas) orang Pensiunan PTPN 2 selain daripada peribahasa “Habis Manis Sepah Dibuang“,” ucapnya melalui release pers saat konferensi pers di kantor LBH Medan.

“Setelah puluhan tahun mengabdi, dengan hanya berdasarkan seleranya saja diduga pihak PTPN 2 akan menjadikan para pensiunan yang telah tua renta menjadi gelandangan dengan akan mengusir para pensiunan dari rumah dinas yang sudah dirawat dengan baik dan ditempati puluhan tahun oleh para pensiunan,” ucap Irvan Saputra, SH, MH.

Upaya menggelandangkan para pensiunan ini dibuktikan dengan disampaikannya surat Somasi oleh PTPN 2 melalui Kuasa Hukumnya kepada para pensiunan dengan Nomor : 1519/SAS&REK/I/2021, tertanggal 08 Januari 2021 untuk segera mengosongkan rumah dinas,” jelas Irvan Saputra.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diduga ternyata areal lahan atau rumah yang selama ini ditempati para pensiunan akan dibangun proyek kota Deli Megapolitan oleh PT. CIPUTRA KPSN untuk perumahan eksklusif dan kawasan komersil seperti restoran dan lainnya.

“Sebagaimana ketentuan Pasal 59 Perjanjian Kerja Bersama PTPN 2 periode 2008-2009 khusus mengenai Santunan Hari Tua dan Bantuan Beras Pensiunan, para pensiunan berhak atas 2 (dua) pilihan hak pensiunan yakni mendapatkan Santunan Hari Tua dalam bentuk uang tunai atau mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas bagi pensiunan yang tidak meninggalkan rumah dinas perusahaan, namun dalam hal perencanaan pembangunan proyek kota Deli Megapolitan ini perusahaan tidak pernah memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk mendapatkan fasilitas pembelian rumah dinas perusahaan tersebut,” tambah Irvan Saputra.

Hal itu juga diungkapkan oleh Kepala Divisi LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, SH, M.Hum juga menjelaskan bahwa sebelumnya, pada tahun 2000 para pensiunan karyawan PTPN 2 telah mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas kepemilikan rumah dinas yang selama ini ditempati dan telah masuk dalam daftar nominatif dari Panitia B-Plus kantor BPN Wilayah Sumut, dan untuk itu para pensiunan memilih untuk tidak mengambil uang santunan hari tua sebagaimana diatur dalam kesepakatan kerja bersama PTPN 2.

“Dengan demikian diduga PTPN 2 telah mengalihkan areal lahan yang dikuasai oleh Negara secara langsung melawan hukum dan dengan sengaja tidak membayarkan santunan hari tua bagi para pensiunan karyawan PTPN 2,” ucap Alinafiah.

Oleh karena itu LBH Medan menilai tindakan PTPN 2 yang diduga melakukan Intimidasi terkait dengan pengosongan tempat tinggal yang telah puluhan tahun mereka rawat dan tempati telah melanggar UUD 1945 Pasal 28A, 28D ayat (1), 28 H ayat (1).

“Untuk itu, LBH Medan, meminta agar, pertama, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memberikan perlindungan hukum kepada Para Pensiunan karyawan PTPN 2 Masidi Dkk, kedua, agar para pensiunan dapat diberikan fasilitas mendapatkan rumah dinas secara gratis oleh sebab para pensiunan tergolong masyarakat tidak mampu. ketiga, Agar pelaksanaan penyelesaian pembangunan proyek kota Deli Megapolitan dihentikan,” sebut Alinafiah mengakhiri.

Reporter: Hermanto
Editor: Red/Heri

134 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *