Rabu , 19-Agustus-2026

Miris..!!! Kantor Desa Huta Parik Sepi, Sunyi Saat Jam Kerja, DiKonfirmasi Wartawan “Tanyakan Kebenaran Terkait “Warga Miskin Disamping Kantor Justru Tak Tersentuh BLT Dana Desa

SIMALUNGUN, mediaberantaskriminal.com – Pemandangan miris kembali menjadi sorotan di Kabupaten Simalungun. Kantor Desa Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, diduga dalam kondisi kosong saat jam kerja berlangsung.

Kru SemiMedia yang melakukan pemantauan mendapati tidak satu pun perangkat desa berada di kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, kantor desa merupakan tempat masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi sekaligus tempat pemerintah desa hadir untuk menjawab berbagai kebutuhan warganya.

Kru SemiMedia kemudian berupaya meminta konfirmasi kepada Pangulu Huta Parik, Agus Saputra, S.Pd., melalui pesan WhatsApp terkait kondisi tersebut. Namun hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi belum mendapatkan balasan.

Namun persoalan yang ditemukan SemiMedia tidak berhenti pada kosongnya kantor desa.

Ironisnya, tepat di samping kantor desa tersebut, terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Adalah Sagimen, kepala keluarga, bersama istrinya Suyani, sekitar 30 tahun, warga asli Huta Parik. Pasangan ini memiliki tiga orang anak. Sagimen sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kepada kru SemiMedia, Suyani mengaku keluarganya tidak pernah menerima BLT Dana Desa. Bantuan yang pernah diterimanya hanya berupa beras beberapa bulan lalu.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas, keluarga tersebut juga belum memiliki meteran listrik sendiri. Untuk kebutuhan penerangan, mereka mengandalkan sambungan listrik dari rumah tetangga.

Kisah ini menjadi ironi tersendiri.

Di samping kantor desa, ada warga yang mengaku hidup dalam keterbatasan dan tidak pernah menerima BLT Dana Desa. Sementara pada saat yang sama, kantor yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat justru didapati kosong ketika jam kerja berlangsung.

Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih diharapkan tidak hanya memastikan program pembangunan berjalan di atas kertas, tetapi juga memastikan pelayanan pemerintahan benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

Pertanyaan sederhananya: bagaimana pemerintah desa dapat mengetahui warga mana yang membutuhkan bantuan jika pelayanan dan pendataan masyarakat tidak berjalan maksimal?

Tentunya, persoalan ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai kesalahan pemerintah desa sebelum ada penjelasan resmi. Namun pengakuan warga dan temuan di lapangan layak menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan.

Apakah keluarga Sagimen memang tidak memenuhi kriteria penerima BLT Dana Desa?

Jika tidak memenuhi, apa dasar dan hasil pendataannya?

Dan jika memenuhi kriteria, mengapa selama ini mereka mengaku tidak pernah menerima BLT Dana Desa?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membutuhkan jawaban terbuka.

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui instansi terkait juga diharapkan melakukan verifikasi terhadap data penerima bantuan di Desa Huta Parik, termasuk memastikan apakah seluruh keluarga miskin telah masuk dalam pendataan dan memperoleh hak sesuai ketentuan.

Sebab kemerdekaan bukan hanya soal pembangunan fisik.

Kemerdekaan juga berarti ketika seorang ibu tidak lagi harus bertanya-tanya apakah keluarganya masih diperhatikan pemerintah.

Kisah keluarga Sagimen dan Suyani menjadi pengingat bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara, bahkan hanya beberapa meter dari kantor pemerintahan desa.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Jangan sampai kantor desa berdiri megah, tetapi pelayanan tidak hadir. Jangan sampai data bantuan lengkap di atas kertas, tetapi warga yang membutuhkan justru luput dari perhatian.

SemiMedia masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pangulu Huta Parik maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi kantor desa, pelayanan masyarakat, serta mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa di Huta Parik.

Reporter: Poltak Simanjuntak
Editor: Her/red

About Author