Labura, Mediaberantaskriminal.com – Memasuki tahap ke-XI (kesebelas), Program BUNG DESA (Bupati Ngantor di Desa) kembali di gelar Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (labura), Hendriyanto Sitorus, SE, MM, dan Wakil Bupati H. Samsul Tanjung, ST, MH, di Desa Silumajang, Kecamatan Na IX X (na sembilan sepuluh), Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, (9/11/22).
Menurut Bupati Labura, Hendriyanto, pelaksanaan Bung Desa tahap ke-XI di Desa Silumajang ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan Bung Desa sebelumnya, yaitu Bung Desa kali ini langsung di kunjungi tim penilai inovasi daerah Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut memberikan semangat tersendiri untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Bung Desa yang notabenenya pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
“Satu hari ini masyarakat Desa Silumajang dan sekitarnya akan dilayani oleh semua perangkat daerah, silakan warga mendatangi kantor kantor OPD yang didirikan di sekolah sekolah atau puskesmas, pelayanan KTP dan KK siap beberapa menit, pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis, ijin usaha siap satu hari, dan pemberian bibit tanaman”, ujar Bupati.
Salah satu tim penilai, Sabrina yang juga mantan Sekdaprop Sumatera Utara ini didampingi Prof. Harmen Nasution, Kaban Balitbang Sumatera Utara Harianto Butar Butar, mengungkapkan bahwa Inovasi Bupati Ngantor Didesa atau Bung Desa merupakan hal yang baru dan terlihat sangat baik.
“Kami dari tim juri akan melakukan tinjauan langsung apa yang sudah dipaparkan beberapa waktu lalu, ada 162 Inovasi yang masuk ke Balitbang Propinsi Sumatera Utara, setelah dilakukan uji administrasi tinggal 20 dan setelah dipaparkan masing masing oleh Bupatinya, maka tinggal 10 besar, termasuk dari Labuhanbatu Utara yakni Inovasi Bung Desa“ sebut Sabrina.

Terpantau satu hari penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, Asisten dan seluruh OPD berkantor di desa ini, seluruh pelayanan masyarakat dilaksanakan sama seperti pelayanan di Kabupaten, seperti pelayanan kesehatan semua dokter spesialis buka praktek, pelayanan pembuatan KTP, KK, Simduk, perizinan, pertanian dan juga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang bekerjasama dengan Dinas PPA menangani masalah anak, begitu juga Dewan Pendidikan yang memprogramkan membangun Musollah disetiap Sekolah.
(Ervin Dasopang)



More Stories
Sorotan Tajam di SMK Negeri 2 Sibolga: Harapan Renovasi Menguat, Sikap Arogan Oknum Sekolah Dipertanyakan
Bendara BOS Mengundurkan Diri, Kepala Sekolah Terancam Carut: “Apa yang Terjadi di SMA Negeri 1 Lumbang Julu..???
Potret Buram di Balik Dinding Sekolah: Sorotan Tajam Kondisi SMA Negeri 3 Sibolga