Romarlan Harahap SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat, Jelaskan Dugaan Mark Up

Langkat | mediaberantaskriminal.com – Romarlan Harahap SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat, jelaskan dugaan mark up belanja makan dan minum dalam penerimaan ASN.

Hal ini ditegaskan, menanggapi pernyataan Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa (Himmah) Alwasliyah, melalui media online yang memberitakan, bahwa adanya indikasi Korupsi di Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Langkat.

Romarlan Harahap SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat, kepada awak media menjelaskan tentang dugaan mark up belanja makan dan minum harian dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2020 dengan pagu sebedar Rp 110.920.000 pada Badan Kepegawaian Daerah, bahwa anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk yang lainnya dan sisanya sudah dikembalikan ke kas daerah.

Hal ini disampaikan Romarlan Harahap SH, di Stabat Rabu (24/03/2021).

Romarlan Harahap, juga menyampaikan tanggapannya tentang adanya indikasi korupsi dugaan mark up dalam pelatihan prajabatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan pagu anggaran Rp 4.164.608.000.

Romarlan Harahap juga menjelaskan tentang adanya dugaan korupsi pada belanja beasiswa S-2 dan S-3 tahun anggaran 2020 pada BKD Langkat,sebesar Rp 199.800.000.

Rimalan menjelaskan,bantuan tugas belajar S-2 dan S-3 diberikan kepada beberapa orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang pada tahun 2020 melaksanakan tugas belajar.

Satu orang tenaga teknis Tugas Belajar Starata 3 Perencanaan Wilayah dan Kota,dua oarang Tenaga Dokter Tugas Belajar Spesialis (setara S2), satu orang Tenaga Penyuluh Kesehatan Tugas Belajar Magistar Kesehatan (S2).

Semuanya jelas berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada, termasuk tentang penyaluran berbagai bantuan,” ujar Romarlan mengakhiri.

“Masing-masing diberikan bantuan beasiswa/bantuan biaya hidup dan uang buku dan ditambah uang penelitian bagi mahasiswa S3 dengan dana yang disalurkan sebesar Rp.177.800.000, dan anggaran untuk itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS yang bersangkutan dan tentang sisa anggaran telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Langkat,” jelas Romarlan.

Reporter: Rose/J Ringo Ringo
Editor: Hermanto

106 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *