Medan, Media Berantas Kriminal – Dunia maya geger dengan aksi tidak terpuji kepala lingkungan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Seorang Kepala Lingkungan (Kepling) berinisial HN di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, dicopot seketika dari jabatannya setelah menyelewengkan bantuan untuk korban banjir viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, HN kedapatan menaruh tumpukan barang bantuan di sebuah toko. Alasannya, untuk kebutuhan dapur umum.
Namun, warga yang datang meminta bantuan justru pulang dengan tangan nyaris kosong, hanya tiga butir telur.
Temuan ini sontak memantik amarah dan kecurigaan warga, bantuan bencana kok disisihkan? Untuk siapa sebenarnya?
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas langsung turun tangan, menindak tegas setelah mendapat informasi ini.
Tanpa basa-basi, Rico menegaskan bahwa pencopotan HN dilakukan usai laporan diverifikasi langsung oleh pihak kelurahan.
“Kita sudah monitor dan konfirmasi dengan lurah. Ada kesalahan yang dilakukan, maka dicopot lah. Saya tidak mau ada Kepling atau lurah yang memanipulasi bantuan masyarakat. Ini kan duka kemanusiaan,” tegas Rico, Rabu (11/12/2025).
Rico bahkan kembali mengingatkan seluruh ajarannya, jangan coba-coba bermain dengan bantuan bencana.
“Kalau ada yang ikut bermain, pasti saya tegur. Saya tidak akan kompromi. Sanksi tegas. Foto, lalu rekam dan laporkan, saya tindak,” katanya.
Pencopotan ini menjadi sinyal peringatan keras dari Pemko Medan, setiap aparatur yang menghambat, menahan, apalagi menyelewengkan bantuan di tengah penderitaan warga, akan langsung disikat.
Warga pun berharap langkah tegas ini bisa memulihkan kepercayaan publik dan memastikan distribusi logistik berjalan bersih, cepat, dan tepat sasaran.
Isu bantuan untuk korban banjir yang ditahan hingga dikomersilkan merebak di Kota Medan. Dugaannya, ada oknum-oknum di tingkat Kecamatan hingga Lingkungan yang mengambil keuntungan di saat bencana dna penderitaan masyarakat
Rico murka, bukan sekadar marah biasa.
Ia baru menerima laporan bahwa bantuan untuk korban banjir diduga dikomersilkan, diperdagangkan seperti barang dagang, dan dipilah-pilah sebelum sampai ke tangan warga korban banjir yang membutuhkan, kedinginan, dan kehilangan rumah.
“Kalau ini benar terjadi, saya pastikan orangnya tidak akan bekerja lagi di Pemko Medan. Saya sanksi tegas,” tegasnya.
Beredar kabar, korban banjir mengaku melihat tetangganya dipungut biaya untuk mendapatkan satu paket mie instan. Alasannya, diduga modus uang transportasi.
“Saya tidak mau ada satu pun bantuan rakyat yang diperdagangkan. Itu tidak manusiawi!” serunya.
Instruksi tegas dikeluarkan. Petugas lapangan yang terbukti melakukan praktik komersialisasi bantuan akan langsung dinonaktifkan, oknum honorer terancam dihentikan, dan jika ada unsur pidana, kasus akan dibawa ke ranah hukum.
Reporter : Ali Nurdin
Editor : Her/red



More Stories
Potret Kondisi Terkini Kampus Pertanian Unsyiah Setelah Insiden Kerusuhan
Perkuat Pelayanan Publik Berbasis Digital, Pemko Tebing Tinggi dan Pemko Tanjungbalai Jalin Kerjasama Strategis
Blackout “Melumpuhkan Sumatera”, Listrik (Pemadaman Total): Kondisi Terputusnya Seluruh Aliran Listrik di Wilayah Secara Tiba-tiba dan Menyeluruh