Dinas PMD Padang Lawas, Instansi Pemerintah di Padang Lawas yang Minim Prestasi dan Kontribusi Terhadap Kemajuan Desa

Padang Lawas – Media Berantas Kriminal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Lawas yang bagian dari tugasnya adalah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Desa hingga memfasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Padang Lawas secara khusus. Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas juga secara tampak telah banyak mendukung dan menyelanggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manusia dalam bentuk yang khas didengar yakni BIMTEK.

Melihat hal tersebut, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Padang Lawas, Husnul Yaqin Harahap memberikan pendapat tentang banyaknya pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan, khususnya kegiatan BIMTEK terutama sepanjang tahun 2023.

Husnul yang didampingi Zulkarnain Lubis selaku Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Padang Lawas menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK pada dasarnya harusnya memiliki hasil yang tinggi terhadap peningkatan kapasitas manusia, kompetensi, dan kesejahteraan masyarakat di Desa. “Kegiatan bimtek yang secara keseluruhan kami dengar juga didukung oleh Dinas PMD ini tentu diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia, hingga diharapkan muaranya akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa. Pertanyaannya apakah sudah baik dalam perjalannya, kami tidak bisa jawab dan yang menjawab itu harusnya Dinas PMD,” jelas Husnul.

Kemudian, Husnul yang sehari-hari juga merupakan pengamat persampahan itu mengatakan sampai saat ini belum melihat hasil nyata yang tampak di desa jika berkaitan dengan agenda Dinas PMD Palas dan Husnul juga menyayangkan jika dalam pelaksanaan BIMTEK yang sering di dengar ini senantiasa selalu diadakan di luar Kabupaten Padang Lawas, misalnya di Kota Medan, Pekanbaru, Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga sampai ke Pulau Jawa. Kita bisa nilailah hasil kerja dinas PMD ini di Desa-Desa di Padang Lawas, yang tampak nyata dilakukan Dinas PMD itu kebanyakan hanya sebatas kegiatan bimbingan hingga memfasilitasi untuk proses peralihan kepempinan di Desa, Jelas Husnul. Kalau terkait BIMTEK ini juga misalnya, kita senantiasa mendengar bahwa kegiatan BIMTEK yg pesertanya adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Padang Lawas ini lebih dominan diadakan di luar daerah, mungkin bisa jadi langsung diadakan di pusat-pusat pelatihan atau dimana tempatnya kami tidak tahu, yang jelas di luar kota dan mungkin ketika diadakan di luar kota BIMTEK tersebut akan cepat diterima dan dirasakan hasilnya oleh peserta. Yang jelas kami menilai bahwa Dinas PMD ini memang tak mampu jika urusannya untuk menghadirkan kesejahteraan di Desa dan seharusnya Dinas PMD ini jadi garda terdepan dalam membangun desa, bukan jadi instansi yang minim narasi untuk membangun dan minim prestasi serta kadis dinas ini lebih baik mundur saja atau pemimpin di daerah ini menggantinya,” tegas Husnul.

Zulkarnain Lubis juga menyatakan bahwa harusnya ada Term Of Reference atau pedoman khsusus tentang suatu perubahan terhadap pelaksanaan BIMTEK ini kedepan karena berhubungan langsung terhadap kemandirian desa dan anggaran, serta ia menganggap kegiatan BIMTEK ini kurang produktif karena pelaksaannya selalu terkesan formalitas berhubung karena setiap selesai BIMTEK tidak ada sosialisasi Ilmiah yang dilakukan oleh kepala desa kepada Masyarakat desa, dan juga peran Dinas PMD ini tak terlihat dalam hal ini. Harusnya Dinas PMD ketika kita bicara kegiatan bimtek ini kan telah mampu memberikan hasil signifikan terhadap kemajuan desa yang dipimpin oleh kepada desa di Padang Lawas, tapi bisa dinilai lah bagaimana hasilnya (secara psikoligis setiap kali kepala desa mendengar kata BIMTEK sama halnya mendengar kabar dengan LIBURAN, yang dibelanjai oleh negara melalu dana desa), lanjut zul. Dinas PMD ini kedepan harus terus dipantau kinerjanya dan harusnya ada regulasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, apalagi terhadap bimtek ini oleh semua stakeholder, yakni masyarakat, Pemerintah, hingga bapak/ibu dari unsur penegak hukum secara khusus, karena berhubungan langsung dengan kemajuan desa dan anggaran, apalagi keseluruhan anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan wajib dimintai pertanggungjawaban khususnya kepada Kepala Dinas PMD Palas terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan, khususnya BIMTEK ini, itupun jika ingin ada perubahan, kalau tidak ingin ada perubahan ya biarlah begini-begini saja,” tutup Zul.

Reporter : Riaman
Editor : Hengky

About Author

Pimpinan Redaksi

See author's posts