5 Juli 2022

Dugaan Pertambangan Galian C Ilegal di Rohil, Polda Riau Melakukan Penyelidikan, Pengecekan dan Pemeriksaan di Lokasi

Rohil – Media Berantas Kriminal | Kepolisian Daerah Riau tengah mengusut dugaan tindak pidana ilegal mining di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Perkara tersebut berupa pertambangan jenis tanah timbun menggunakan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Dikatakan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, pengusutan bermula pada 11 Januari 2022, dimana saat itu pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) diundang mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas kegiatan pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT Batatsa Tunas Perkasa (BTP) dan PT Bahtera Bumi Melayu (BBM).

“Dari hasil rapat tersebut, di hadapan Koordinator Inspektur Tambang Riau, kedua perusahaan itu membuat pernyataan tertulis menyatakan menghentikan kegiatan menambang tanah urug yang dibeli oleh PT RDP (Rifansi Dwi Putra, red) untuk kebutuhan wellpad PT Pertamina Hulu Rokan di wilayah Rokan Hilir,” ujar Kombes Pol Sunarto, Senin (16/05/2022).

Keesokan harinya, Tim Ditreskrimsus Polda Riau bersama tim dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM melakukan penyelidikan, pengecekan dan pemeriksaan di lokasi wilayah IUP tanah urug yang dilakukan oleh PT BTP seluas hektare di Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Rohil.

“Perusahaan ini memiliki IUP Eksplorasi, namun belum ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi, sehingga belum bisa melakukan trading,” kata Kombes Pol Sunarto.

“Di lokasi ini tidak ditemukan aktifitas pertambangan dan seluruh lokasi kosong serta tidak ada peralatan kegiatan pertambangan atau karyawan. Tim hanya menemukan adanya bekas aktifitas kegiatan pertambangan tanah urug yang telah ditinggalkan,” sambungnya.

Demikianpun pengecekan di lokasi milik PT BBM di Kecamatan Tanah Putih seluas hektare, kata perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu, tim juga tidak menemukan aktifitas pertambangan.

“Di lokasi kedua ini juga tidak ada aktifitas, kosong tidak terdapat peralatan kegiatan pertambangan maupun karyawan, namun memang ditemukan bekas aktifitas kegiatan pertambangan tanah urug yang ditinggalkan,” kata dia.

Mendasari hasil pengecekan dilapangan tersebut, Narto mengatakan pihaknya telah memanggil 8 orang saksi dari beberapa pihak untuk diminta keterangannya.

“Petugas Ditreskrimsus telah meminta keterangan 8 saksi. Di antaranya masing masing 1 orang saksi dari pihak PT BTP, dan PT BBM, 4 saksi dari PT RDP, 1 saksi dari PT PHR dan 1 saksi dari pihak Inspektorat Tambang ESDM Provinsi Riau. Kami juga telah bersurat meminta bantuan Saksi Ahli dari Dirjen Minerba

Kementerian ESDM di Jakarta,” beber Narto seraya mengatakan pengusutan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

Sementara itu, Direktur Krimsus Polda Riau, Kombes Pol Kombes Ferry Irawan menambahkan, pihaknya akan melakukan gelar perkara setelah mendapatkan keterangan saksi ahli.

“Keterangan saksi ahli sangat dibutuhkan dalam kasus ini untuk melihat arahnya, ini menjadi bagian saksi administrasi atau saksi lain. Setelah pemeriksaan saksi ahli, akan kami gelar perkaranya untuk menentukan pelanggarannya apakah ada indikasi pidana atau sanksi administrasi. Keterangan ahli ini akan kita jadikan pijakannya,” tegas Kombes Pol Ferry.

Kombes Pol Ferry mengatakan, menurut Undang-undang (UU) Minerba, jika kegiatan yang tertangkap tangan melakukan aktifitas, baru bisa masuk unsur pidananya.

“Akan saya dalami lagi kasus ini. Mereka, PT tersebut baru melakukan aktifitas sekitar semingguan sebelum akhirnya mereka hentikan. Perbuatan melawan hukumnya kita perhatikan betul dan keterangan saksi ahli nantinya akan sangat membantu dalam kita menangani kasus ini secara profesional dan proporsional,” pungkas Kombes Pol Ferry.

Reporter : Tobing/B Naibaho
Editor : Heri Kurniawan