Diduga Berdusta Pada Masyarakat, Kades dan Sekdes Bukit Raya “Ngumpet”

Lampung Timur | mediaberantaskriminal.com – Berulang kali ditemui wartawan, oknum Kepala Desa Bukit raya inisial (DM) Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur selalu menghindar. Entah apa yang menyebabkan oknum kades dan sekdesnya terkesan selalu menghindar dan seperti alergi terhadap wartawan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Non Government organizational Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO JPK) Kabupaten Lampung Timur Raja Niti, bersama Ali Unus rekan Wartawan dari Media online GerbangNusa.com melakukan investigasi ke Desa Bukit raya.

Ternyata benar, apa yang dikatakan oleh banyak rekan media, Oknum kades (DM) selalu menghindar dari wartawan. Pasalnya, sudah empat kali berturut-turut disambangi di kantor dan dikediaman, sang Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) selalu tidak ada ditempat dan terkesan menghindar.

Lalu mengapa menghindar, ternyata setelah dilakukan investigasi oleh Tim NGO dan rekan media ada hal yang menyita perhatian terlihat jelas di area kantor desa. Didalam Kantor desa dan Balai Desa tidak terlihat adanya perpustakaan desa seperti yang disebutkan dalam APBDes Bukit Raya pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan jumlah total anggaran Rp.30.000.000;, selama 2 tahun anggaran.

Hasil investigasi pada Kamis pagi, (21/01/2021) menemukan beberapa catatan khusus diantara:

-minimnya pelayanan, kantor desa yang tak berpenghuni sama dengan mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat
-dugaan fiktif pengadaan perlengkapan perpustakaan desa pada tahun anggaran 2018 dan 2019, perlengkapan rak dan buku-buku layaknya perpustakaan desa tidak
terlihat baik didalam kantor desa maupun di dalam balai desa.
– dugaan markup anggaran pada APBDes tahun 2020, dari beberapa bidang dan item di papan informasi kegiatan dan baliho yang menunjukkan perbedaan anggaran
dengan data online APBDes Desa Bukit Raya pada Sistem Informasi Desa yang jumlah sementara terdapat selisih anggaran kurang lebih sebesar 35 jutaan rupiah.

Mungkin hasil investigasi tersebut merupakan jawaban mengapa oknum kades dan sekdesnya menghindari pertemuan dengan para wartawan. Raja Niti dan rekan media akan segera menyampaikan laporan investigasinya ke kantor NGO JPK Lampung Timur, untuk segera di laporkan ke pihak terkait agar dapat segera dilakukan langkah-langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Raja Niti mengatakan, “ini adalah kebohongan atau dusta terhadap masyarakat desa itu sendiri, mengapa begitu, karena yang disampaikan ke masyarakat melalui Baliho dan papan informasi kegiatan jumlah anggarannya lebih kecil dari yang dilaporkan secara online di aplikasi sistem informasi desa yang terintegrasi dengan Kementerian Desa (Kemendes) Republik Indonesia. Dan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang tertulis pada baliho didepan kantor desa bidang penanggulangan bencana di sebutkan penanganan keadaan mendesak dengan jumlah dana sebesar 64 juta, sedangkan dalam APBDes pada Sistem Informasi Desa duraikan pada triwulan 1 dengan jumlah 36 juta dan triwulan 2 dengan jumlah 18 juta, dan totalnya hanya 54 juta, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 20 orang KPM, disitu terdapat perbedaan 10 juta rupiah”, kata Raja Niti.

Masih kada Raja, “Pada bidang yang sama di item Penanggulangan Bencana yang disebut pada APBDes Sistim Informasi Desa Kemendes dengan jumlah Rp.52.596.000;, namun di baliho yang dipajang dikantor desa hanya Rp.42.596.000;, artinya selisih sepuluh juta. Dengan data-data yang ada, kita akan segera berkoordinasi dengan Ketua Korwil dan rekan di kantor NGO JPK Lampung Timur dan pihak terkait seperti Tim Tipikor Polda Lampung, agar dapat dilakukan langkah-langkah tegas”, tutup Raja Niti.

Dilain pihak, camat Marga Sekampung Suparman masih enggan berkomentar, dan hanya mempersilahkan rekan-rekan pers dan lembaga bekerja secara profesional.

Reporter: Is/Red
Editor: Hermanto

140 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *