Legiman Pranata: Tanpa ada Bukti yang Jelas, Diduga Pengadilan Berpihak “Sebelah Pihak”, Proses Pengadilan Tak Berikan Salinan Putusan, Tapi Eksekusi Dilaksanakan

Medan | MEDIABERANTASKRIMINAL.COM – Pada Hari Sabtu (10/04/2021), Legiman Pranata, warga Jln. Amal No. 33 DC, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara (Sumut), mengeluhkan perihal tanah miliknya yang ditimbun orang lain, tepatnya pada bulan April 2012. Si penimbun berdalih, bahwa dirinya sudah menyewa tanah tersebut kepada Sdr. B. Sitorus.

“Setelah saya telusuri di situs Mahkamah Agung, akhirnya terbukti adanya Putusan PTUN No. 98/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017. Bahwa Sihar PH. Sitorus menerima sewa dari H. Barkah di hadapan Notaris Yetty Rosalina Sembiring, SH., tanggal 30 April 2012 dengan bukti P5 di dalam putusan PTUN tersebut dan dikuatkan lagi dengan gugatan saya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 57 bulan Maret tahun 2020 dengan bukti Nomor T1-18,” katanya.

Menurutnya, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012, bukti sesuai kepemilikan saya baru terdaftar, dengan Nomor Objek Pajak tanggal 10 Mei 2012, dengan NOP 12.10.230.010.001.0183.0, lalu terbit PBB dari tahun 2006 sampai tahun 2012 dengan jumlah Rp38.565.815,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Bukti pelaksanaan eksekusi sepihak “Tidak sampai di situ Bang. Atas bukti-bukti yang sudah saya miiki, saya pun mendaftarkan ke BPN Deli Serdang dengan Nomor Berkas Permohonan 206/78/2012 tanggal 14 Juni 2012,” ujar Legiman.

Dikatakan Legiman, “Karena merasa sudah memiliki, saya pun memasang Plang di atas tanah saya dengan dasar Jual Beli di hadapan Notaris Djaidir, No. 75 tanggal 31 Januari tahun 2000 dari Bapak Djamaluddin, selaku pemegang SK Bupati seluas 10.464 M².”

“Namun nyatanya, ucap Legiman, saya malah dilaporkan oleh Sdr. Musliudin sesuai dengan LP Nomor LP/669/VI/2012/SPKTIII tanggal 18 Juni 2012 tentang tindak pidana menguasai tanah tanpa izin. Dan pada waktu itu, sesuai pelaporan oleh Sdr. Musliudin, saya pun hadir dan telah di BAP pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012. Bahkan, saat itu permohonan saya telah diumumkan di Koran oleh BPN Deli Serdang dengan Nomor 1518/5-12-03/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012.

“Anehnya, setelah saya pagar, namun pintu gembok digunting untuk kedua kalinya, dan tanah saya ditimbun dengan limbah berbahaya oleh PT Barokah,” ulas Legiman.

Disampaikannya, “Pernah suatu saat, pimpinan perusahaan PT Barokah, yaitu Bapak Ir. Abd. Malik Hasibuan datang menemui saya, dan membuat kesepakatan sewa menyewa di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang, dengan Nomor 03/Leg/Not-DS/VIII/2012. Dan si penyewa, dalam hal ini Bapak Ir. Abd. Malik Hasibuan kemudian memberikan copy dokumen SHM 477 atas nama Bintang Sitorus, alamat Jln. Sei Berantas No. 47A Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal. Di situ pun didapati
surat dari Kepala Desa Sei Semayang dengan No. 593.83/120 tanggal 18 Januari 2007.

Kembali dikatakan Legiman, bahwa SHM 477 yang ditandatangani Elfachry Budiman tanggal 19 Februari 2007, sebagai Plt (hanya satu bulan). “Anehnya, setelah keluar Peta Bidang oleh BPN, kemudian barulah dibuat Surat Penguasaan Fisik yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Dijelaskannya, di situ pun didapati AJB No. 54/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Nurlinda Simanjorang dan tercatat di BPN Deli Serdang untuk Balik Nama, dari Bintang Sitorus kepada Sihar Sitorus, tanggal 03 Februari 2010 dengan No. 4240/2010 dan 2464/2010 ke atas nama Sihar Sitorus, lahir tanggal 12 Juli 1966. “Sementara, di alat bukti sesuai dengan poin nomor 1 itu, telah didapati nama Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus (Sihar PH. Sitorus) lahir di Jakarta tahun 1968,” katanya.

Ia mengatakan, “Permohonan SHM saya telah menerima Putusan dari BPN Deli Serdang dengan No. 1052/HM/BPN-12.07/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dan diberikan kepada saya, Legiman Pranata selaku pemohon SHM dan ditembuskan ke seluruh pejabat Kementerian BPN sampai dengan tingkat Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor BPN Deli Serdang (11 tembusan kepada instansi terkait).

“Setelah saya membayar BPHTB dan PPh pada tanggal 04 Desember 2012, maka sesuai Surat Keputusan dari BPN, terbitlah SHM milik saya dengan No. 655 pada tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Bapak Sucipto, SH. Namun pada tanggal 30 Januari 2013, dipasanglah plang di atas tanah saya yang bertuliskan : “Tanah Ini Milik Dr. Sihar PH. Sitorus, sesuai dengan surat SHM-002.04.23.07.1.00477 tanggal 19 Februari 2007. Aneh,” ucapnya.

Sontak saja Bang, kata Legiman kepada awak media “Pada saat itu, saya pun menyuruh si penyewa untuk membongkar plang tersebut, dikarenakan SHM No. 477 itu tercatat atas nama Sihar Sitorus. Sedangkan plang tertulis atas nama Dr. Sibar PH. Sitorus. Itulah alasan saya menyuruh si penyewa untuk membongkarnya.

Diketahui pula, lanjut Legiman, bahwa ternyata, Sdr. Irwan J. Butar Butar, SH., sebagai penerima kuasa dari Sihar Sitorus selaku pemilik dari SHM Nomor 477 itu, menyurati BPN Deli Serdang tanggal 22 April 2013, perihal terbitnya SHM 655 atas nama Legiman Pranata, dan BPN mengundang saya dengan dasar surat tersebut pada tanggal 02 Mei 2013 dengan Nomor 394/13.12.07/V/2013. Saya diminta hadir di ruang rapat Kantor BPN Deli Serdang hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 pukul 10.00 WIB, dengan tembusan Deputi Bidang Pengkajian BPN RI di Jakarta dan Kanwil BPN Sumatera Utara, namun hasilnya nihil. Sebab pemegang SHM 477, baik Bintang Sitorus maupun Sihar Sitorus tidak dapat dihadirkan oleh Kuasanya.

“Kemudian, tepatnya pada tanggal 03 Desember 2015, SHM saya telah diperiksa oleh Pejabat BPN Deli Serdang sesuai dengan Daftar di Kantor BPN Deli Serdang (Cek Bersih). Lalu bulan Juni 2016, sertipikat saya nomor 655 dijaminkan ke Bank PNM untuk mendapatkan fasilitas kredit dan masih berada di sana hingga saat ini.

“Tepatnya pada bulan Februari 2018, saya diberi fotocopy oleh Bank PNM tentang adanya pemberitahuan pengembalian berkas dari BPN Deli Serdang atas tidak diterimanya pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat saya, dikarenakan adanya pemblokiran dari Sihar Sitorus pemilik SHM 477 dengan dasar sudah Putusan PTUN yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) No. 98/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017.

“Tidak tinggal diam, saat itu pun saya mendatangi Kantor PTUN Medan dengan segala cara dan upaya untuk memperoleh dokumen salinan putusan tersebut, dikarenakan saya tidak disertakan ke dalam pihak, sewaktu adanya gugatan berupa undangan ataupun pemberitahun. Saya telusuri ke beberapa pihak terkait, namun hasilnya nihil, karena saya tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Padahal hasil putusan tersebut adalah membatalkan dan mencoret SHM 655 milik saya, Legiman Pranata,” keluh Legiman.

“Dan sejak SHM saya ada di Bank PNM sebagai jaminan atas kredit saya, tepatnya di bulan Juni tahun 2016, saya rapat di Kantor BPN Deli Serdang dengan Kepala Kantor, yaitu Bapak Kelvin Sembiring, dan beliau memanggil anggotanya yang terkait di ruangan Pak Indra, dan saya didampingi oleh Pak Siswo, anggota DPRD dan staf dari Kantor Bupati Deli Serdang. Namun tanggapan dari pihak BPN tidak memberikan kejelasan apapun.

“Merasa tidak adanya tanggapan, saya pun menyurati Bapak Menteri ATR BPN cq Dirjen Agraria di Jakarta, pada bulan Juli 2016, dan surat saya yang kedua tanggal 07 November 2017, perihal Mohon Perlindungan Hukum. Dan surat saya pun dijawab oleh Kanwil, yang ditandatangani oleh Kakanwil Bapak Bambang Priyono, SH., MH., tanggal 25 November 2016, dengan No. 1080/18-12.600/XI/2016, tembusan Menteri ATR RI dan Plt Dirjen di Jakarta.

“Kembali, pada tanggal 29 Maret 2018, saya menyurati Kakanwil BPN Sumut, Bapak Bambang Priyono, SH., MH., yang kemudian Kanwil menyurati Kepala Kantor BPN Deli Serdang, perihal Perlindungan Hak dan Keadilan tanggal 19 April 2018 No. 900/18.12.600/IV/2018, tembusan Bapak Menteri ATR di Jakarta dan kepada saya, Legiman Pranata.”

Legiman menuturkan, “Baru kali pertama Kantor BPN Deli Serdang menjawab keseluruhan surat perlindungan saya tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2018 perihal Perlindungan Hak dan Keadilan dengan No. 1132/13.12.07/VIII/2018, yang ditandatangani oleh Kakan, Bapak Hiskia Simarmata dan tembusan ditujukan kepada saya, Legiman Pranata dan Sihar Sitorus, alamat Jln. Adityawarman No. 69, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.”

“Kemudian, pada tanggal 03 Maret 2020 dengan Nomor Surat MP.03.03/520.12.07/III/2020, untuk yang ketiga kalinya Kepala BPN Deli Serdang, Bapak Drs. Fauzi meminta hak milik saya, No. 655 untuk dikembalikan ke BPN Deli Serdang dengan dasar Putusan PTUN No 98/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017,” tukasnya.

“Atas persoalan tersebut, saya pun terpaksa harus menggugat permohonan hak dan keadilan yang tidak mereka tanggapi. Dan dengan menggugat ini, saya berharap dapat membongkar SHM No. 477 yang dari awal penerbitan sampai saya ketahui ada putusan PTUN yang saya tidak diundang dan tidak diberitahu, demi keadilan dan mempertahankan hak milik saya, gugatan tanggal 06 Maret 2020 dengan nomor gugatan 57/pdt-G/2020/PN Lubuk Pakam.”

“Aneh tapi nyata, dimana hasil dari gugatan tersebut sampai detik ini tanggal 25 Maret 2021 belum saya terima Salinan Putusan. Malah saya didatangi untuk menandatangani surat Aanmaning No.14/pdt/Ex/2021/PN LBP.Jo No. 57/Pdt.G/2020/PN LBP tanggal 16 Maret 2021,” ungkapnya heran.

“Lalu saya menyurati Kepala Kantor BPN Lubuk Pakam tanggal 16 Maret 2021, dan surat saya yang kedua tanggal 23 Maret 2021, sampai saat ini belum dibalas.”

“Kesimpulannya, bahwa ternyata, SHM 477 atas nama Bintang Sitorus yang lahir di Medan pemegang KTP NIK : 1271171207660002 diakui dan dinyatakan nama tersebut adalah Sihar PH. Sitorus pemegang KTP dengan NIK : 3173021207680004 oleh pengacaranya, adalah satu orang yang sama, sebagai alat bukti dalam gugatan No. 57 tahun 2020.”

“Perlu diketahui, bahwa upaya saya untuk mempertahankan SHM 655 dengan NOP 12.10.230.010.001.0183.0, terbit tanggal 10 Mei 2012. Dengan sangat kesulitan menghadapi semua ini, hingga saya sampai menunggak pajak ke negara, dan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ditagih oleh negara melalui Kantor Pengacara Negara tanggal 05 Februari 2021 dengan No. B-294/L.2.14/Gs.I/02/2021 ditandatangani oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, selaku Pengacara Negara, Bapak Nasril, SH., MH.”

Legiman kembali menuturkan, “Bahwa setelah saya hadiri dan membuat Surat Pernyataan akan membayar dan mencicil tagihan PBB tersebut, dimana sesuai Perjanjian Sewa Menyewa dengan Sdr. Indra Jaya Tarigan No. 1275/Leg-NotDS/XI/2016 di hadapan Notaris Nurlinda Simanjorang selama 5 tahun. Dan sesuai Pasal 6, perjanjian tersebut disepakati, bahwa PBB ditanggung bersama. Namun sejak awal penerimaan pembayaran kewajiban PBB dari pihak yang menyewakan sudah dipotong di depan,”

Advokat – LEGAL.

Untuk dan atas nama yang secara sah mewakili kepentingan hukum dari SIHAR P.H SITORUS atau di sebut juga dengan SIHAR SITORUS selaku Tergugat 1,dengan mengajukan Bukti surat-surat.

1. foto copy kartu tanda penduduk atas nama KTP atas nama SIHAR SITORUS,nik 1271171207660002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan tertanggal 05/08/2015
telah di nazegelen dan di beri materai secukupnya.

Keterangan:
2.poto copy kartu tanda penduduk KTP atas nama SIHAR P.H SITORUS,nik 3173021207680004 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil
kota medan tertanggal 21/06/2018 tela di nazegelen dan diberi materai secukupny.

Surat ini menerangkan bahwa indentitas diri milik tergugat 1 yang baru, sehingga terhadap indentitas sebelumnya tidak di pergunakan lagi.

Reporter: Edison/Tim
Editor: Hermanto

 

 

171 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *