Panwaslu Kecamatan Muaro Sebo, Gelar Sosialisasi “Partisipatif” Bersama Ormas, OKP, Wartawan, dan Tokoh Masyarakat dalam Mengawasi Tahapan Pilkada 2024, dalam Perangi Berita-berita Hoaks, dan Ujaran Kebencian

Muaro Jambi, Media Berantas Kriminal – Bertempat, di gedung balai pertemuan masyarakat desa setiris, kecamatan Muaro sebo, kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 14.30 wib,panwaslu kecamatan Muaro sebo, kabupaten Muaro Jambi mengelar kegiatan, sosialisasi, bersama ormas, OKP, wartawan,serta tokoh masyarakat. Dalam mengawasi tahapan-tahapan pilkada tahun 2024.Dalam memerangi berita-berita Hooks dan ujaran kebencian, Selasa (29/10/2024).

Dalam acara kegiatan sosialisasi yang digelar di balai pertemuan masyarakat desa setiris, tersebut, dan di hadiri dari unsur masyarakat, ormas , OKP ,wartawan serta mendatang kan narasumber dari pihak Bawaslu kabupaten Muaro Jambi bapak Yasril .MA.pol, yang juga merupakan direktur eksekutif crown Indonesia.Serta M.peri.SE, tersebut.

Mengupas beberapa materi dalam mewujudkan Pemilu kada tahun 2024 yang bersih dan berintegritas. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat, ormas, OKP, dan rekan -rekan pers, dalam mengawasi politik,sara, Hooks ,dan black camping.

Yasril.MA,pol , menjelaskan dan mengulas di hadapan para peserta sosialisasi dan masyarakat. Apa itu politik sara, Hooks ,dan black menurut dia politik sara adalah Upaya memanfaatkan atau mengeksploitasi, sentimen identitas yang menyangkut, kesukuan, agama,ras,dan golongan,oleh individu, atau kelompok untuk kepentingan politik tertentu. Hooks adalah, informasi yang di rekayasa untuk menutupi, informasi yang sebenarnya.Atau pemutar balikan fakta. Mengunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak di verifikasi kebenaranya.

Penyebab maraknya politisasi sara, Hooks dan black camping, adalah lemahnya kaderisasi, di tubuh internal partai politik,dan masih minim nya masyarakat pemilih cerdas dan melek digital.Sehingga menimbulkan dapat dan pengaruh yang dapat melemahkan institusi demokrasi, terutama partai.

Karena partai politik gagal menawarkan alternatif kebijakan program , sebagai daya tarik untuk memikat hati pemilihnya.Dan hal itu juga dapat memicu konflik internal sesama anak bangsa.

Dapat mengurangi legitimasi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, karena maraknya kampanye sara , Hooks dan black camping, mempengaruhi legitimasi hasil pemilu dan pemilihan. Dan tentunya larangan politisasi sara tersebut , telah diatur.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada.Pada pasal 69 huruf b. Juga menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan, calon kepala daerah, dan atau pun partai politik.Dan pada pasal 69 huruf C. juga di bunyikan bahwa larangan berkampanye yang bersifat ” menghasut, memfitnah,dan mengadu domba, partai politik , perseorangan atau kelompok masyarakat.

Menyikapi hal tersebut Yusril MA.pol ,yang juga merupakan anggota Bawaslu kabupaten Muaro Jambi, mengatakan ” Di perlukan langkah -langkah bersama dalam hal seperti.

1. Partai politik mesti mengusung kader-kader yang berkualitas,dan berintegritas.

2. Menciptakan masyarakat pemilih yang Melek digital.

3. Mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan pada ham (Hak asasi manusia).

4. Melakukan konsolidasi seluruh, aktor Negara.,yang memiliki otoritas untuk Bekerja sama, dalam melawan Penyimpangan, tersebut. Termasuk tokoh Masyarakat dan pemuda.

5. Mengoptimalisasi, pengawasan pemilihan Baik ,oleh pengawas pemilu, maupun Masyarakat secara parsitifasif.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak mudah , ada beberapa tantangan dan kedala dalam pengawasan pemilu, di antara nya sebagai berikut .!

1. Kendala regulasi ” kendala regulasi adalah keterbatasan wewenang, pengawas akses, informasi.data kurang jelas. Dan tegasnya aturan.

2. Kendala struktural, kendala struktur adalah keterbatasan struktur dan jumlah pengawas,(sdm), keterbatasan daya dukung internasional,

3. Kendala kultural, kendala kurtural adalah ,lemahnya budaya hukum di lingkungan peserta penyelengara peserta pemilu, dan lemahnya budaya’ hukum di lingkungan masyarakat dan penegak hukum, Untuk di perlukan peran serta dan keterlibatan masyarakat. Untuk terlindungnya hak politik warga dan masyarakat. Uajar Yusril MA.pol.

Hal senada juga disampaikan M.ferry.SE,

dan ia menambahkan” untuk memastikan pemilihan yang bersih, transparan, dan berintegritas,dari sisi penyelengara dan penyelengaraan nya.Guna mendorong terwujudnya pemilihan sebagai instrumen penentu , kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.Serta mendorong munculnya kepemimpinan politik sesuai aspirasi terbesar rakyat, diperlukan peran serta semua pihak dalam mengawasi, dan memerangi politik sara ,dan black cemping, serta berita berita Hooks.! Jelasnya.

Reporter : Junaidi
Editor : Hengky