Belawan – Media Berantas Kriminal | Dalam rangka memperjuangkan nasib nahkoda (Pelaut) maka terbentuklah Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Nahkoda Indonesia (DPP PNI) setelah dilaksanakan rapat kepengurusan dan anggota yang sukses berlangsung di Pondok Jambe Jalan Pasar 4 Barat Marelan, Kamis (07/10/2021) siang.
Pembentukan DPP PNI terbentuk berdasarkan adanya harapan dari ratusan nahkoda kapal perikanan guna dapat memperjuangkan hak-haknya yang selama ini terabaikan.
Atas dasar itulah DPP.PNI telah terbentuk sesuai dasar hukum SK.Menkumham RI tanggal 21-02-2018 No.AHU-00012.AH.02.02.Tahun 2018
Serta akte notaris Reno Yanti SH.SpN.MKn tertanggal 12 Agustus 2021 No 07.
Kepengurusan KSB DPP PNI :
Ketua : Syafari
Sekretaris : Alfian Muhammad Yunan
Bendahara : Syabaruddin
Ketua dewan pengawas : Juliono.
Ketua DPP PNI Syafari menjelaskan, tujuan terbentuknya PNI sebagai wadah silaturahmi sesasama nahkoda, agar bisa saling kenal, saling tegur sapa dan memperkuat harga diri nahkoda dan hak-hak nahkoda yang selama ini terbaikan.
Serta menjalin persatuan antar nahkoda yang mencari rezki di lautan.
Ditambahkan Alfian Muhammad Yunan selaku Sekjen DPP PNI mengatakan, PNI menjadi wadah menampung aspirasi para nahkoda terkait dengan hak-haknya.
Jumlah Nahkoda yang bergabung di PNI ini sudah terdata sekitar 228 nahkoda perikanan.
Alfian menjelaskan selama ini hambatan yang dialami para nahkoda terkait masih banyaknya belum mendapatkan legalitas izin kapal yang sebenarnya sejak lahirnya Permen nomor 02 tahun 2016.
Dan hari ini kita mendapatkan resplek hadirnya Permen nomor 18 tahun 2021 tentang pemberlakuan pukat hela berkantong mengantikan nama pukat ikan sehingga terkadang dilapangan kapal ikan dikejar kejar petugas di laut.
Pemerintah diharapkan, memberikan perhatiannya pada para pekerja di laut khususnya para nahkoda dan dihimbau pada nahkoda yang lain untuk segera bergabung dalam PNI untuk turut menperjuangkan hak-hak nahkoda.Jelas Alfian mengakhiri.
Reporter : Bambang/Sentot
Editor : Hengky
About Author
More Stories
Polemik Pernyataan Ketua DPRD Dairi dari Fraksi Golkar
Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo-Gibran Burhanudin Daulay S.Pd Desak Pemerintah: 188 KK Warga TSM Ujung Batu 5 Belum Terima Hak Lahan Usaha, PT PHI Diduga Kuasai Ilegal Sejak 2001
Sosok yang Humanis dan Dekat dengan Masyarakat, Khususnya Anak-anak, Kapolsek Pantai Labu Pamit, Selanjutnya Mengemban Tugas di Ditressiber Polda Sumut