Bupati Tapsel Minta KLHS Terintegrasi Dengan RPJMD 2021-2026

Tapsel | MEDIABERANTASKRIMINAL.COM – Bupati Tapanuli Selatan Melalui Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengatakan KLHS merupakan pedekatan strategis jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.7 tahun 2018 tentang pembuatan KLHS dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah, menunjukkan bahwa KLHS terintegrasi dengan RPJMD.

Hal itu diungkapkan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu, SPt, MM, saat membuka kajian publik KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 di Aula Sarasi II, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Kamis (01/04/2021).

Dolly mengatakan pembangunan harus perhatikan berbagai aspek termasuk kelestarian lingkungan.

“Jika kajian publik itu merupakan kesempatan dalam rangka memperbaiki dan mendata ulang pekerjaan selama 5 tahun lalu dan ke depan, maka diharapkan masukan positif dari semua pihak yang berkepentingan agar ditemukan pencegahan maupun alternatif mitigasi bencana,” ujarnya.

Selanjutnya, Bupati menyampaikannya ada empat hal yang menjadi perhatian yaitu pengelolaan atau pendayagunaan sumber daya alam (SDA) sebagai modal dasar program yang berkelanjutan melihat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.

Perkiraan dampak dan resiko atas pembangunan terhadap lingkungan dan kinerja layanan mitigasi ekosistem efisiensi pemanfaatan SDA, tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

“Perlu kita garisbawahi bersama bahwa, lingkungan, alam, pada prinsipnya adalah titipan kepada kita yang harus dipelihara untuk diteruskan kepada generasi muda yang akan datang. Titipan ini jangan sampai rusak,” pungkas Dolly.

Sebelumnya, Kadis Lingkungan Hidup (LH) Tapsel, Sahrir Siregar, melaporkan, bahwa kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan beserta pengelolaan lingkungan hidup dan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka KLHS RPJMD harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJM 2021-2026.

Reporter: Parlaungan Hasibuan
Editor: Hermanto

19 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *