Kepedulian Pemkab Batu Bara Patut Diapresiasi Terkait Penjemputan Terhadap TKI Asal Batu Bara, Kadisnaker Batu Bara: “Kami Hanya Urusan Surat Menyurat

Reporter: Staf07
Media Berantas Kriminal

 

MEDIABERANTASKRIMINAL.COM, BATU BARA | Menarik dan patut diapresiasi kepedulian Pemerinta Daerah Kabupaten Batu Bara (Pemdakab Batu Bara) untuk menjemput para TKI asal Batu Bara, baik itu legal maupun yang illegal yang saat ini sudah tidak bekerja lagi sebagai dampak dari wabah Covid-19.

Kepedulian itu didasarkan pada aspek kemanusiaan dan agar masyarakat batu bara itu merasakan kehadiran Pemkab Batu Bara dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi saat ini.

Hanya saja dari penjelasan Bupati batu bara, “ketika berlangsung rapat koordinasi terkait rencana penjemputan para TKI, ” Senin Tanggal 14/9/2020 Minggu lalu, ” Tidak Menyinggung Soal Biaya Penjemputan dan/atau biaya Pemulangan TKI asal Batu Bara.

Menyikapi Beredarnya Isu Miring di Tengah-tengah Masyarakat dengan Adanya Tudingan Bahwa Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Pemkab Batu Bara) Diduga Melakukan Pemungutan Biaya Terhadap TKI asal Batu Bara di Negeri Jiran Malaysia.

Adanya Tudingan Dugaan Pungli yang Menebar di WhatsApp Group Batu Bara 03C. Hal ini Langsung di Bantah Keras oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara, Erinaldo dan Mengatakan Hal tersebut tidak Benar.

Saat di Wawancarai Wartawan, Selasa (22/09/2020) di Caffee Khusi Dhakar Jalan Lintas Sumatra Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Menurut kepala dinas ketenagakerjaan, ” erinaldo, kami hanya urusannya surat menyurat, terhadap penjemputan TKI asal Batu Bara.

diperkirakan sebanyak 447 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Batubara, yang tidak bekerja dan terlantar di negara jiran Malaysia dikarenakan adanya dampak wabah Covid-19 akan dilakukan penjemputan sebanyak dua tahap.

Lebih lanjut dikatakannya, perencanaan penjemputan TKI warga Batubara di Malaysia merupakan misi kemanusiaan yang dilakukan Pemkab Batubara. Pemkab Batubara menanggung transportasi dari pelabuhan Port Klang – ke Pelabuhan Tanjung Balai. “Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Balai kita antarkan ke tempat karantina dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” ujar Erinaldo.

Dia juga menyebutkan, dalam urusan penjemputan TKI di Malaysia ini, Pemkab Batubara jangan di kambing hitamkan, apalagi dituding melakukan pemungutan biaya terhadap TKI. “Itu saya bantah keras, sementara urusan Disnaker hanya sebatas surat menyurat terhadap penjemputan TKI kita,” pungkas Erinaldo.

“Kita tidak ada melakukan pemungutan atau menyuruh orang untuk melakukan pengutipan uang terhadap penjemputan TKI asal batu bara yang berada di negeri jiran malaysia.

Kita hanya menanggung dari Pot Klang malaysia ke tanjung balai, dan langsung ditempatkan kegedung karantina yang ada di samping RSUD batu bara desa Kwala Gunung,” cetusnya.

Samping itu, salah satu sumber yang dipercaya mengatakan, ” Sejalan dengan tangkapan layar (screenshoot) Sdr. Amri terbaca dengan jelas bahwa Pemkab sangat tidak memiliki dana untuk biaya penjemputan para TKI, sehingga para TKI tersebut harus membiayai dirinya sendiri.

Saya tidak menyatakan, ” bahwa nasib para TKI ini bak pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula “karena kemungkinan besar dana untuk keperluan ini belum dialokasikan dalam APBD Pemkab Batu Bara. Sehingga wajar Pemkab mengalami kesulitan untuk itu.

Di sisi lain, nyaris tak terdengar upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Batu Bara dalam menyikapi kesulitan dan sekaligus mencarikan solusi untuk mengatasinya.

Solusi itu, misalnya dengan menyampaikan Proposal Kemanusiaan ke PT. Inalum sebagai salah satu wujud Corporat Sosial Rensponsibility (CSR), apa lagi PT. Inalum berada dalam Wilayah Jurisdiksi Kabupaten Batu Bara.

Sehingga patut dipertanyakan, sejuah mana kepedulian perusahaan multi nasional ini terhadap kesulitan warga dan/atau kesulitan pemerintah daerah kabupaten Batu Bara,” terang sumber. (Staf07)

About Author