Proyek Ruas Jalan Simpang Gambus – Kedai Sianam Diduga Dikerjakan dengan Tidak Profesional Alias Terkesan Asal-asalan, BPI KPNPA RI Batu Bara Wacanakan Menyurati KPK-RI

Batu Bara | mediaberantaskriminal.com – Peningkatan ruas jalan simpang Gambus – Kedai Sianam (Ruas Jalan No. 034) PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui APBD-P Batu Bara di Kecamatan Lima Puluh, nomor kontrak 1608676/PK/PPK/ SP/DPUPR-BB/2020 senilai Rp 11.452.713.718,47 sumber APBD-P yang dikerjakan oleh PT. Merangin Karya Sejati kini kondisi jalan sudah kompak kapik.

Pasalnya, pengerjaan peningkatan ruas jalan (hotmix) yang dikerjakan oleh PT. Merangin Karya Sejati dengan masa pengerjaan 30 hari itu sudah mengalami keretakan, terkupas dan ditambal.

Sementara kondisi tersebut terjadi dimasa pengerjaan proyek sedang berjalan.

Konfirmasi awak media, Selasa (29/12/2020) kepada PPK Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara, Faisal membenarkan kondisi jalan yang sedang di kerjakan sudah mengalami kerusakan.

Menurut Faisal, peningkatan Ruas Jalan Simpang Gambus – Kedai Sianam sepanjang 5 m x 5.300 m ada dua titik yang kondisinya kopak kapik, tapi itu sudah di lakukan perbaikan dengan di tambal. “karena pengerjaan juga belum dibayar dan belum selesai,” ucapnya.

Pihak rekanan sedang mengajukan perpanjangan waktu atau CCO (Adendum), dan akan melanjutkan pengerjaan di awal tahun 2021,” jelas Faisal.

Mengamati hasil pengerjaan PT. Marangin Karya Sejati pada peningkatan ruas jalan Simpang Gambus – Kedai Sianam, Ketua Bidang Investigator BPI KPNPA RI Batu Bara, Darmansyah, pada hari Selasa (29/12/2020) kembali angkat bicara.

Menurut Darman, proyek tersebut sejak awal perencanaan dan proses lelang terkesan dipaksakan dan terburu buru, mengingat jumlah anggaran mencapai Rp 11,4 Milyar lebih, dan volume kegiatan dengan masa pengerjaan selama 30 hari,” ucap Darman.

Diduga pihak rekanan saat menghampar hotmix, kondisi badan jalan dalam keadaan basah, sehingga hasil pengerjaan minim kualitas dan kuantitas,” pungkasnya.

Tambahnya, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia pada pertengahan Januari segera menyurati Lembaga Anti Rasuah Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Batubara dan PT. Merangin Karya Sejati mentaati peraturan dan perundang- undangan, salah satu contoh, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang barang/jasa.

Mengingat PT. Merangin Karya Sejati NPWP 01.130.641.2.332.000 alamat Jalan Patimura No. 15. E RT 01/ RW 01 Kelurahan Manggi, Kecamatan Bathin III Muara Bungo sempat masuk daftar hitam pada 28 Februari 2014 s/d 27 Februari 2016 lalu, diduga terlibat kasus gratifikasi atau korupsi senilai Rp 6 M dari sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Dalam kasus tersebut, KPK telah memanggil lima (5) petinggi dari beberapa perusahaan, salah satunya Direktur Utama PT. Merangin Karya Sejati, H.II alias M.

Selain itu, diduga Pemilik PT. Merangin Karya Sejati terancam Hukuman Pidana dan Denda Terkait legalitas stone crusher (penghancur batu) di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Namun PT. Marangin Karya Sejati lulus verifikasi lelang di Kabupaten Batubara,” pungkas Darman mengakhiri.

Reporter: Staf07
Editor: Hermanto

 

144 views


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *